Pikiran Rakyat
USD Jual 14.032,00 Beli 14.130,00 | Sedikit awan, 22.1 ° C

Lebih 83% Perusahaan di Indonesia Gunakan Software Ilegal, Tertinggi di ASEAN

Ai Rika Rachmawati
ILUSTRASI software.*/CANVA
ILUSTRASI software.*/CANVA

BANDUNG, (PR).- Tingkat penggunaan software tidak berlisensi atau ilegal di banyak perusahaan saat ini semakin mengkhawatirkan. Jumlahnya dinilai sudah sangat tinggi dan di luar batas kewajaran. Di Indonesia, ada lebih dari 83% software ilegal yang digunakan.

Hal itu diungkapkan Senior Director BSA The Software Alliance untuk wilayah Asia Pasifik, Tarun Sawney, melalui siaran pers yang diterima "PR", Jumat, 25 Oktober 2019. Menurut dia, penggunaan software ilegal sangat berisiko karena rentan dengan pembobolan data dan berpotensi merugikan secara finansial.

"Kondisi ini sangat riskan karena dapat menimbulkan sejumlah risiko bagi masyarakat, komunitas bisnis, dan keamanan nasional,” kata Sawney.

Jumlah pengguna software ilegal di Indonesia menjadi yang tertunggi di kawasan ASEAN. Berdasarkan hasil survey BSA Global 2018, secara keseluruhan, kawasan ASEAN mengalami kemajuan dalam pengurangan penggunaan software ilegal oleh perusahaan. 

Singapura, misalnya, telah berhasil menurunkan jumlah perusahaan yang menggunakan software ilegal menjadi 27% dan Malaysia 51%. Sementara, negara Thailand, Vietnam, dan Filipina masih di atas rata-rata penggunaan software ilegal di kawasan Asia Pasifik, tapi sudah berhasil menekan angkanya menjadi 57%.

"Di Indonesia masih lebih dari 83%," tuturnya.

Sawney mengatakan, tidak mudah menekan angka penggunaan software ilegal tersebut. Apalagi, sebagian besar perusahaan menjadikan efisiensi biaya produksi sebagai alasan penggunaan software ilegal.

"Dibutuhkan dukungan pemimpin perusahaan di Indonesia untuk secara serius menghentikan penggunaan software tidak berizin di perusahaan mereka," katanya.

Oleh karena itu, ia menambahkan, BSA menggelar “Clean Up to the Countdown” untuk mendorong pemimpin perusahaan melegalisasikan aset software perusahaannya sebelum akhir tahun ini. Legalisasi tersebut juga untuk mematuhi Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. 

(kiri ke kanan) SENIOR Director BSA for APAC, Tarun Sawney,  Direktur Teknologi Informasi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Sarno Wijaya, dan Head of IT Department at PT Amerta Indah Otsuka, Andy Suryanto, sedang membahas bagaimana kampanye “Clean Up to the Countdown” yang diluncurkan Jumat, 25 Oktober 2019, supaya menjangkau 10.000 perusahaan di seluruh Indonesia yang dianggap rentan terhadap risiko penggunaan software ilegal sampai akhir tahun 2019.*/AI RIKA RACHMAWATI/PR

Risiko bila perusahaan menggunakan software ilegal

Kampanye “Clean Up to the Countdown” ditargetkan untuk menjangkau 10.000 perusahaan di seluruh Indonesia yang dianggap rentan terhadap penggunaan software ilegal. Sasarannya adalah perusahaan yang bergerak dalam berbagai industri, termasuk manufaktur, konstruksi, perbankan dan keuangan, teknik, arsitektur, media, desain, teknologi informasi, dan perawatan kesehatan.

Menurut dia, banyak perusahaan di industri tersebut menggunakan berbagai software tanpa izin resmi. Diharapkan, pemerintah selaku regulator juga turut melakukan upaya penegakan hukum bagi pengguna software ilegal.

“Perusahaan di Indonesia dapat menghindari akibat negatif dengan mengaudit software-nya secara sukarela dan memastikan bahwa software yang digunakan telah memiliki izin resmi,” kata Sawney.

BSA menargetkan, pada jangka pendek, Indonesia bisa menekan penggunaan software ilegal hingga di bawah 80%. Dalam jangka panjang, targetnya mendekati rata-rata kawasan, sebesar 57%.

Kepala Departemen Teknologi Informasi PT Amerta Indah Otsuka, Andy Suryanto, mengatakan, dengan melegalisasikan aset software, perusahaan dapat melindungi reputasi negara, bisnis, dan keamanan data para pemangku kepentingan. Apalagi, Indonesia merupakan pendorong utama ekonomi ASEAN.

“Dari sudut pandang bisnis, penggunaan software berizin adalah keputusan sangat tepat untuk menjamin operasional perusahaan yang aman dan bersih," tuturnya.

Direktur Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Sarno Wijaya, mengatakan, kegagalan dalam menekan tingkat penggunaan software ilegal akan memicu penyebaran malware. Seringkali, malware tersembunyi dalam software tidak berizin untuk memanfaatkan kelemahan pada software yang tidak menerima pembaruan secara rutin karena tidak berizin.***

Bagikan: