Pikiran Rakyat
USD Jual 14.223,00 Beli 13.923,00 | Umumnya berawan, 27.7 ° C

Mantan Kepala Batan: Indonesia Ragu dengan Teknologi Nuklir

Fani Ferdiansyah
DIRJEN Penguatan dan Pengembangan Kemenristekdikti Muhammad Dimyati (kedua kanan) didampingi Deputi Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir Hendig Winarno (kanan) melihat langsung alat Radiation Portal Monitor (RPM) yang dipasang di BATAN Serpong seusai dilakukan serah terima alat RPM dari Konsorsium Program Pengembangan Teknologi Industri (PPTI) kepada Pemerintah dalam hal ini diwakili Kemenristekdikti di Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (13/12/2018).*/ANTARA
DIRJEN Penguatan dan Pengembangan Kemenristekdikti Muhammad Dimyati (kedua kanan) didampingi Deputi Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir Hendig Winarno (kanan) melihat langsung alat Radiation Portal Monitor (RPM) yang dipasang di BATAN Serpong seusai dilakukan serah terima alat RPM dari Konsorsium Program Pengembangan Teknologi Industri (PPTI) kepada Pemerintah dalam hal ini diwakili Kemenristekdikti di Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (13/12/2018).*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Peneliti nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Djarot Sulistio Wisnubroto, menyebut masih ada keraguan yang cukup tinggi di kalangan pemerintahan terhadap teknologi nuklir. Djarot mengatakan, Batan memiliki sejumlah produk hasil pengembangan teknologi nuklir, seperti varietas padi dengan teknik mutasi radiasi, yang hanya dapat dimanfaatkan secara luas jika berkolaborasi dengan kementerian terkait.

Namun sayang, hingga ia tak lagi menjabat sebagai Kepala Batan, pihaknya belum berhasil menemui Menteri Pertanian (Mentan) untuk berkolaborasi memajukan pertanian di Indonesia dari hasil-hasil riset instansi penelitiannya. "Saya pernah bertemu Pak Luhut (Menko Bidang Kemaritiman), beliau langsung menyambungkan ke Mentan tapi kebetulan tidak bisa juga," ucap Djarot, Sabtu 26 Januari 2019.

Selanjutnya di sektor energi, ia mengatakan teknologi nuklir juga masih sulit menembus kebijakan bauran energi nasional. Pada akhirnya Batan hanya bisa mengambil posisi sebagai technical support organization (TSO).

Diragukan daerah

Keraguan tersebut, menurut dia, tidak hanya terjadi pada pemerintahan di tingkat pusat. Sering kali kepala daerah juga mengemas isu energi nuklir ini dengan bahasa yang tidak jelas, salah satunya seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pada akhirnya yang terjadi adalah kegagalan seperti di Jepara dan Batam. "Jadi kesimpulan saya, apakah nuklir ini dibutuhkan oleh Indonesia atau tidak?" kata Djarot, seperti dilaporkan Kantor Berita Antara.

Namun ia mengatakan di sisi lain pihak pronuklir selalu menganggap Batan terlalu sering mengambil sikap menunggu, dan tidak proaktif. Persoalannya, kata dia, ketika Batan mencoba lebih proaktif, dikhawatirkan kejadiannya akan seperti di Bangka-Belitung, ketika telah mengeluarkan dana hingga Rp 150 miliar untuk feasibility studies (FS) pada akhirnya tidak dapat dilanjutkan.

Deputi Bidang Pendayagunaan Teknologi Nuklir Batan, Hendig Winarno, mengatakan pihaknya akan mencoba betul-betul menjadi provider teknologi, TSO, clearing house of nuclear technology di 2019. Dengan kata lain, Batan ingin semakin "membumikan" teknologi nuklir.

PEMANFAATAN nuklir untuk pertanian.*/Ist

"Saya sekali 'kompori' pusat diseminasi supaya menyosialisasikan benih padi hasil mutasi radiasi lebih banyak, dari 2.000-3.000 hektare (ha) saya bilang coba sampai 10 atau 20 kali lipatnya, sehingga padi dari hasil teknologi nuklir ini benar-benar bisa dimanfaatkan," ujar Hendig.

Untuk di sektor kesehatan juga sama. Dirinya berharap radioisotop renogram untuk pemeriksaan fungsi ginjal, tidak hanya dimanfaatkan untuk dua rumah sakit saja, namun harus diperbanyak agar produksi tidak merugi.

"Saya bilang 10 rumah sakit, karena dari segi isotopnya tentu merugi kalau hanya membuat untuk dua rumah sakit saja, sekecil-kecilnya ya untuk 10 rumah sakit lah," kata dia.***

Bagikan: