Pikiran Rakyat
USD Jual 14.068,00 Beli 13.768,00 | Sebagian berawan, 24.9 ° C

koruptor

Thumbnail Jika Ada Perubahan Kebijakan, Nusakambangan Siap Tampung Koruptor Bandel

Jika Ada Perubahan Kebijakan, Nusakambangan Siap Tampung Koruptor Bandel

Rabu, 19 Jun 2019 - 21:34

Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan siap menampung terpidana korupsi yang bandel, jika memang ada perubahan kebijakan.

Thumbnail Nazaruddin, Setya Novanto, dan Remisi Lebaran 2019 di Lapas Sukamiskin

Nazaruddin, Setya Novanto, dan Remisi Lebaran 2019 di Lapas Sukamiskin

Rabu, 5 Jun 2019 - 18:01

Bekas bendahara umum Partai Demokrat yang menjadi narapidana kasus korupsi, M Nazaruddin mendapatkan remisi 2 bulan saat Lebaran 2019.

Thumbnail PLTU2 Disebut Kucurkan Uang Miliaran kepada Terdakwa Korupsi, Cirebon Power Layangkan Surat ke Hyundai

PLTU2 Disebut Kucurkan Uang Miliaran kepada Terdakwa Korupsi, Cirebon Power Layangkan Surat ke Hyundai

Kamis, 21 Mar 2019 - 19:41

CP dan HDEC adalah dua entitas bisnis yang berbeda. CP adalah konsorsium pemilik pembangkit PLTU 2, sedangkan HDEC adalah kontraktor utama yang membangun PLTU 2 sampai bisa dioperasikan nanti.

Thumbnail 193 ASN di Jabar Dipecat karena Korupsi

193 ASN di Jabar Dipecat karena Korupsi

Kamis, 14 Mar 2019 - 20:56

Meski sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, namun ke-193 ASN tersebut masih berstatus ASN aktif dan menerima gaji.

Thumbnail Caleg Eks Koruptor Bertambah 32 Orang

Caleg Eks Koruptor Bertambah 32 Orang

Selasa, 19 Feb 2019 - 17:36

Yang masuk tambahan data kali ini semuanya merupakan calon anggota DPR.

Thumbnail Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, Jokowi Sebut Sejumlah Pencegahan yang Dilakukan Pemerintah

Peringati Hari Antikorupsi Sedunia, Jokowi Sebut Sejumlah Pencegahan yang Dilakukan Pemerintah

Selasa, 4 Des 2018 - 09:15

Jokowi mengatakan, pemerintah saat ini sedang pada tahap akhir untuk menandatangani Mutual Legal Assignment (MLA) dengan pemerintah Swiss. MLA ini akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk mengejar uang hasil korupsi dan pencucian uang yang disembunyikan di luar negeri.

Thumbnail KPK: Kerugian Negara AKibat Gaji Koruptor Masih Dihitung

KPK: Kerugian Negara AKibat Gaji Koruptor Masih Dihitung

Rabu, 5 Sep 2018 - 06:20

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat terdapat 2.357 PNS aktif telah menjadi terpidana perkara korupsi. Sebanyak 2.357 data PNS itu pun telah diblokir BKN untuk mencegah potensi kerugian negara.

Thumbnail KPU Tetap Tolak Napi Koruptor Nyaleg

KPU Tetap Tolak Napi Koruptor Nyaleg

Senin, 27 Agt 2018 - 13:01

Komisi Pemilihan Umum tak akan mengubah sikapnya mengenai mantan narapidan korupsi yang mendaftar menjadi bakal calon legislatif. KPU menyayangkan sikap Bawaslu yang tidak patuh pada Peraturan KPU yang sudah sah dan berlaku. 

Thumbnail Terdeteksi, Ada Mantan Koruptor Ikut Pendaftaran Bakal Calon Legislatif

Terdeteksi, Ada Mantan Koruptor Ikut Pendaftaran Bakal Calon Legislatif

Kamis, 19 Jul 2018 - 10:11

Wahyu juga menjelaskan mekanisme yang harus dilakukan Parpol jika ditemukan Caleg yang merupakan mantan narapidana korupsi. Menurutnya, jika terbukti, Parpol diminta mengganti Caleg tersebut dengan kandidat lainnya.

Thumbnail KPU-DPR Dapatkan Titik Temu

KPU-DPR Dapatkan Titik Temu

Kamis, 5 Jul 2018 - 13:25

Meskipun Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang pelarangan eks-narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif telah diundangkan, mereka masih berpeluang mendaftar. Hal ini muncul setelah Dewan Perwakilan Rakyat dan KPU bersama pemerintah melakukan pertemuan di Gedung DPR RI, Kamis, 5 Juli 2018.

Thumbnail Salat Id Para Koruptor di Sukamiskin, Nazarudin Dapat Remisi

Salat Id Para Koruptor di Sukamiskin, Nazarudin Dapat Remisi

Jumat, 15 Jun 2018 - 06:02

Mantan bendahara umum Partai Demokrat Mohammad Nazaruddin yang juga terpidana kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games tahun 2011 mendapat remisi lebaran 2018 selama dua bulan. Sementara terpidana koruptor lainnya tak mendapat remisi.

Thumbnail Belum Ada Koruptor Diputus Terbukti Rugikan "Perekonomian Negara"

Belum Ada Koruptor Diputus Terbukti Rugikan "Perekonomian Negara"

Rabu, 2 Agt 2017 - 15:52

Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, nyaris tidak ditemukan perkara yang diputus pengadilan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana korupsi karena merugikan perekonomian negara. Namun yang terjadi selama ini adalah, keputusan bersalah karena tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. 

TERPOPULER

EPAPER PIKIRAN RAKYAT