Pikiran Rakyat
USD Jual 14.039,00 Beli 14.137,00 | Hujan petir singkat, 22 ° C

Tolak Upaya Pembungkaman

Surat Pembaca
MAHASISWA membacakan puisi dalam kegiatan September Kelam di Alun-Alun Kota Tasikmalaya, Selasa, 1 Oktober 2019. Dalam kegiatan itu, mahasiswa, pelajar dan komunitas di Tasikmalaya menggelar doa bersama, aksi teatrikal, pembacaan puisi atas gugur mahasiswa dan pelajar dalam unjuk rasa serta penolakan represifitas aparat.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR
MAHASISWA membacakan puisi dalam kegiatan September Kelam di Alun-Alun Kota Tasikmalaya, Selasa, 1 Oktober 2019. Dalam kegiatan itu, mahasiswa, pelajar dan komunitas di Tasikmalaya menggelar doa bersama, aksi teatrikal, pembacaan puisi atas gugur mahasiswa dan pelajar dalam unjuk rasa serta penolakan represifitas aparat.*/BAMBANG ARIFIANTO/PR

Assalamualaikum wr wb.

MENTERI Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir mewanti-wanti, rektor bisa diberi sanksi bila mengerahkan mahasiswa untuk demo. Dia menyatakan demikian setelah menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis 26 September 2019. Nasir menyatakan, pihaknya sudah memberitahu para rektor dan pimpinan perguruan tinggi untuk memberitahu mahasiswa agar tidak turun ke jalan, mengingat gerakan tersebut rentan ditunggangi kepentingan lain. Akan tetapi, Nasir tetap memberi sanksi meski mahasiswa sendiri mengatakan berkali-kali, gerakan mereka independen, tidak ditunggangi pihak mana pun, kecuali rakyat.

Indonesia Democrasy Initiative (TIDI)  mengkritik Menristekdikti yang akan memberikan sanksi terhadap rektor yang menggerakkan mahasiswa untuk demo. TIDI menilai, pernyataan itu tak layak dilontarkan di negara demokrasi.

Berbicara demokrasi yang memiliki slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat , membuat kita sadar bahwa selama ini tidak pernah diterapkan dan hanya slogan semata. Dengan kekuasaan, mereka membuat undang-undang yang akhirnya mengutamakan kepentingan para konglomerat dan banyak mencederai kepercayaan rakyat, maka wajar jika mahasiswa sampai turun ke jalan meminta keadilan dan perubahan. Yang akhirnya membuat rezim panik dan terus menggunakan kekuasaan untuk membungkam suara perubahan dengan mengggiring dosen hanya mendiskusikan masalah secara akademik yang sampai saat ini tidak memberikan solusi. Karena faktanya tidak semua aspirasi diterima di negera demokrasi, karena demokrasi hanya dimanfaatkan oleh kapitalis sebagai alat melanggengkan kepentingan.

Maka dari itu, untuk menolak upaya pembungkaman, mahasiswa wajib menyadari posisinya sebagai agent of change bagi negeri ini,  dengan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Yang terus bergerak berdasarkan kesadaran yang benar bahwa musuh umat saat ini adalah ideologi komunis dan kapitalis.

Desi Rahmawati

Gang Alpakah RT 2 RW 3

Citeureup, Cimahi Utara

Bagikan: