Pikiran Rakyat
USD Jual 14.095,00 Beli 14.193,00 | Umumnya cerah, 32.8 ° C

Menjaga Integritas KPK

Surat Pembaca
MAHASISWA membubuhkan tanda tangan dan cap telapak tangan di spanduk hitam saat menggelar aksi #SaveKPK di Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa 10 September 2019.*/ANTARA
MAHASISWA membubuhkan tanda tangan dan cap telapak tangan di spanduk hitam saat menggelar aksi #SaveKPK di Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa 10 September 2019.*/ANTARA

TAMPAKNYA, revisi UU KPK dan proses pemilihan calon pimpinan KPK adalah satu paket ”kegaduhan” yang dalam beberapa hari terakhir ini menjadi trending topic perbincangan masyarakat kita. Revisi UU KPK mengalami penolakan dari banyak kalangan, mulai dari akademisi, lembaga-lembaga pegiat antikorupsi, para mantan komisioner KPK, masyarakat umum, hingga kalangan internal KPK sendiri. Demikian pula dengan sosok pimpinan KPK yang baru terpilih, dianggap oleh sebagian kalangan bermasalah dan cacat moral.

Lengkap sudah kegaduhan terjadi di masyarakat. Masyarakat menuntut adanya suatu integritas dan komitmen. Revisi UU KPK dianggap sebagai salah satu upaya untuk melemahkan KPK, yang prosesnya saat ini tengah digodog  intens oleh DPR dan pemerintah.

KPK sebagai sosok sentral pemberantasan korupsi, telah menjadi komoditas politik dan kepentingan sebagian kalangan. Tarik-menarik muncul karena adanya kepentingan atas keberadaan KPK ini. Narasi ”melemahkan” dan ”menguatkan” KPK, seolah saling berlomba,  adu kuat untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat.

KPK secara kelembagaan maupun personal, saat ini sedang mengalami ujian berat. Sepak terjang KPK yang selama ini telah terbukti melumpuhkan banyak koruptor, dianggap tidak cukup. KPK diangggap belum berhasil melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi secara optimal, sehingga muncul desakan agar Undang-Undang KPK direvisi.

Masyarakat awam tidak paham, kegaduhan demi kegaduhan senantiasa muncul ketika akan dilakukan pemilihan calon pimpinan KPK yang baru. Diksi kata integritas  selalu mengemuka ketika masyarakat dihadapkan pada sebuah proses yang dianggap tidak objektif serta sarat kepentingan.

Masyarakat menganggap  KPK adalah bagian dan belahan jiwanya sehingga merasa sakit apabila dilukai. KPK sebagai anak kandung reformasi telah banyak mengalami pasang surut kehidupan, ujian, serta terpaan angin-badai yang berupaya meruntuhkannya.

Integritas adalah kata kunci agar KPK tetap eksis, kuat serta tangguh,  menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di negeri ini. Integritas, kejujuran, harus dimiliki oleh sosok-sosok yang ada di dalam KPK, dari pucuk pimpinan hingga grass root karyawan KPK. Demikian pula, integritas dan marwah KPK sebagai lembaga harus benar-benar dijaga. KPK tak boleh menjadi ajang tarik-menarik kepentingan. Tak boleh pula menjadi alat politik sebuah kelompok atau golongan. Politik KPK adalah kejujuran, atau integritas itu sendiri.

Presiden, menteri, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, boleh berganti. Namun, KPK  tetap harus  ada karena  kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi bukanlah kerja borongan atau kerja musiman. Ketika  ada orang atau sekelompok orang  yang masih bernafsu mengambil hak-hak orang lain, maka lembaga semacam KPK, atau apa pun namanya nanti,  tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Kejaksaan, kepolisian, tidak bisa sendirian dalam menghadapi bahaya laten yang disebut korupsi ini. KPK adalah benteng terakhir  ketika orang sudah tidak punya malu lagi mencuri uang negara, mengambil uang rakyat, yang pola dan modusnya dari waktu ke waktu semakin canggih, massal, dan sistematis.

Budi Sartono Soetiardjo

Graha Bukit Raya I

Blok F5/19

Desa Cilame

Kecamatan Ngamprah

Kabupaten Bandung Barat

Bagikan: