Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Umumnya berawan, 25 ° C

Yang Tersisa dari PPDB Sistem Zonasi

Surat Pembaca
ILUSTRASI sistem zonasi sekolah.*/ANTARA
ILUSTRASI sistem zonasi sekolah.*/ANTARA

DI beberapa daerah, penyelenggaraan PPDB berbasis zonasi tidak berjalan mulus. Bahkan, timbul riak-riak persoalan yang merugikan para orangtua calon siswa. Dampak dari implementasi sistem zonasi di Kota Bandung, 30 persen bangku  SMA swasta masih kosong karena tingginya minat masyarakat berburu sekolah negeri. Diduga, hal ini terjadi karena penambahan rombongan belajar (rombel) di beberapa sekolah negeri, yang diindikasikan oleh adanya sebagian kalangan orangtua  mencabut berkas pendaftarannya di sekolah swasta demi menunggu pengumuman dari sekolah negeri. Padahal, hasil penerimaan PPDB telah diumumkan tanggal 29 Juni 2019 lalu.

Sebagian kalangan masyarakat menilai pemerintah pusat kebablasan dalam mengatur penyelenggaraan PPDB berbasis zonasi (Pikiran Rakyat, Kamis, 11/7/2019).

Implementasi sistem zonasi dalam PPDB yang hanya diperuntukkan bagi sekolah negeri tanpa melibatkan sekolah swasta, sesungguhnya memunculkan ketidakadilan pada sekolah-sekolah swasta. Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 seolah harga mati, yang justru  menyulitkan beberapa daerah yang belum siap untuk melaksanakannya.

Banyak pakar menyuarakan pendapatnya agar sistem zonasi diperbaiki, disempurnakan, bahkan ada sebagian yang menyarankan ditinjau ulang. Niat dan tujuan baik, tetapi apabila dilakukan dengan cara-cara yang kurang tepat atau kurang bijak, sudah barang tentu bakal menimbulkan polemik dan kegaduhan.

Parlemen, sebagai representasi suara rakyat, seharusnya tanggap dengan keadaan ini. Mereka tak boleh berpangku tangan, agar mengingatkan pada pemerintah bahwa ada masalah dengan implementasi sistem zonasi.

Setiap tahun PPDB diselenggarakan, tetapi setiap tahun pula masalah muncul di lapangan. Hal tersebut tidak mengherankan karena luasnya wilayah Indonesia, dengan tingkat heterogenitas kualitas dan kuantitas pendidikan cukup tinggi, sehingga tidak memungkinkan membuat kebijakan pukul rata. Diperlukan adaptasi kebijakan dengan  kondisi daerah agar tidak timbul masalah di lapangan.

Semoga tahun depan penyelenggaraan PPDB bisa lebih baik, tanpa menimbulkan riak dan gejolak sosial di masyarakat.

Masyarakat pun harus didorong pemahaman dan kesadarannya, bahwa sekolah negeri bukan segalanya. Banyak sekolah swasta yang kualitasnya tidak kalah, bahkan sebagian lebih baik daripada sekolah negeri.

Catatan atas berbagai kekurangan pada pelaksanaan PPDB sistem zonasi tahun ini, agar menjadi bekal perbaikan di tahun depan. Mudah-mudahan Pemerintah Baru 2019-2024 nanti lebih responsif dan akomodatif terhadap berbagai persoalan di lapangan atau di daerah, dalam upaya lebih meningkatkan mutu pendidikan di  negeri tercinta ini. Jangan sampai muncul kembali pameo di masyarakat bahwa  setiap ganti menteri  selalu diikuti dengan perubahan peraturan atau kebijakan.  Semoga.

Budi Sartono Soetiardjo

Graha Bukit Raya F5/19

Desa Cilame

Kecamatan Ngaprah

Kabupaten Bandung Barat

 

Bagikan: