Pikiran Rakyat
USD Jual 14.558,00 Beli 14.460,00 | Umumnya berawan, 24.6 ° C

Gula Sudah tidak Manis Lagi

KEHANCURAN industri gula nasional, khususnya Jawa Barat, sudah di depan mata. Namun pemerintah dinilai malah tutup mata. Di Jawa Barat, dengan tutupnya pabrik gula di Subang tahun 2018 ini, praktis tinggal tersisa tiga pabrik gula, yakni 2 di Cirebon 1 satu di Majalengka. Kondisi terkini yang semakin membuat petani sakit hati sekaligus tak habis mengerti adalah sikap pemerintah yang kembali mengeluarkan izin impor gula mentah (raw sugar), di saat gula di petani sendiri menumpuk dan sulit terjual. (www.pikiran-rakyat.com, 29/8/2018).

Sejatinya gula merupakan salah satu pangan yang amat penting. Banyak makanan yang menjadikan gula sebagai bahan pokok yang sangat penting dalam pengolahannya, sehingga ”ibarat hidup tidak akan manis tanpa gula”.

Pemerintah lagi-lagi kecolongan dalam hal pangan. Pemerintah kembali impor gula. Padahal, para petani Indonesia masih mampu memasok kebutuhan rakyatnya. Akibatnya ketika dibukanya keran impor raw sugar di saat sedang panen, menyebabkan membanjirnya gula rafinasi di pasaran. Dampaknya, membuat gula lokal tidak laku terjual. Padahal untuk panen raya daerah Cirebon saja, gula masih menumpuk di gudang karena tidak laku dijual. Dari data PG Sindang Laut, baru 800 ton gula yang laku dijual dan sisanya sampai 4.485 ton belum laku dan masih tersimpan di gudang. Ini berarti, petani seolah-seolah sedang ”dibunuh” mata pencahariannya oleh pemerintah sendiri.

Ini terjadi karena dampak yang sistemik. Sistem kapitalisme saat ini dengan labeling demokrasi yang asasnya kebebasan berperilaku dan kebebasan kepemilikan menjadi penunjang adanya impor tersebut dengan izin yang mudah disepakati oleh pemerintah. Produksi pangan secara keseluruhan boleh jadi meningkat efisiensinya. Namun, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi telah menjadi isu besar yang menyebabkan tidak semua orang dapat mengakses pangan secara layak. Masalah ketahanan pangan di Indonesia memiliki dua dimensi kepentingan, yakni bagaimana agar masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau dan di sisi lain bagaimana kesejahteraan petani dapat terlindungi. Kesejateraan petani ini tentunya ditunjang dengan mata pencahariannya yang sesuai. Bayangkan saja jika pemerintah menyetop, seyogianya sedang zalim pada rakyatnya sendiri. Rakyat dipaksa untuk menerima keputusan pemerintah, tetapi pemerintah mengabaikan kesejahteraannya.

Dalam Islam sendiri ketahanan pangan sangat diperhatikan oleh negara. Sebab Islam memandang pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi per individu. Syariah Islam juga menjamin terlaksananya mekanisme pasar yang baik. Negara wajib menghilangkan dan memberantas berbagai distorsi pasar, seperti penimbunan, kanzul mal (QS at-Tawbah [9]: 34), riba, monopoli, dan penipuan. Negara juga harus menyediakan informasi ekonomi dan pasar serta membuka akses informasi itu untuk semua orang sehingga akan meminimalkan terjadinya informasi asimetris yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar mengambil keuntungan secara tidak benar. Oleh sebab itu, ketahanan pangan dalam Islam mencakup jminan pemenuhan kebutuhan pokok pangan; ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan oleh individu masyarakat; kemandirian pangan negara. Karenanya negara harus benar-benar memperhatikan kebijakan impor bahan pangan. Artinya kebijakan impor dilakukan jika kebutuhan pangan itu belum memenuhi kebutuhan dalam negeri. Wallahu'alam bi shawab.

 

Neni Susilawati

Jalan Moh Toha RT 13 RW 3

Kasturi, Kabupaten Kuningan

Bagikan: