Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Berawan, 19.9 ° C

Kompak Menunggak Pajak Lemahkan Ekonomi

POLRESTA Depok Jabar baru-baru ini melakukan razia besar-besaran terhadap pengendara mobil. Setiap mobil yang terjaring disidang di tempat dan disuruh langsung membayar pajak kendaraan di sana. Alasannya, 280. 000 kendaraaan roda empat menunggak pajak, entah berapa tahun, yang jelas suatu kekompakkan yang luar biasa. Walau tidak disebutkan jumlah tersebut berapa persen, saya kira hampir semua kendaraan roda empat di sana menunggak pajak.

Depok dulu adalah nama kecamatan di Kabupaten Bogor dan setelah dikembangkan pada era pemerintahan Kakek Soeharto, daerah kebun milik adat tersebut disulap menjadi kotatif yang mandiri. Kakek Soeharto sendiri membangun areal peternakan yang cukup luas di sana di Tapos yang dulunya adalah perkebunan teh. Lalu sekarang berubah lagi menjadi taman golf. Memang hampir setiap rumah di sana ada nongkrong mobil, bahkan ada yang dua sampai tiga mobil per rumah. Jalanan Depok Jakarta Tol Lingkar Luar setiap hari ada kemacetan. Padahal ruas tol di sana sampai lima saf kendaraan perjalur.

Nunggak pajak, saya sebut ada konspirasi, karena jumlahnya yang begitu kompak. Bila satu kendaraan kena pajak Rp 600.000, berapa miliar, kas daerah tekor, sebab pajak kendaraan masuk kas pemerintah daerah tingkat I dan kebanyak letter B. Artinya, masuk Pemda DKI, bukan Jabar. Saya sebut politik, karena waktunya berdekatan menjelang pilpres. Artinya, ekonomi pembangunan merosot tajam. Jika disebut belum sadar, toh mereka tahu, setiap tahun ada pembangunan dan pelebaran jalan.

Sebelumnya pernah diekspose pula bahwa ratusan perusahaan besar ngemplang pajak, ppn, dan atau pph. Nah, kalau ini masuk APBN karena cakupannya lebih luas dan nilainya lebih besar, jelas ada konspirasi melemahkan ekonomi pembangunan. Nyatanya, masukan APBN di luar perhitungan, tidak mencapai target. Pernah diekspose pula. Mereka yang memiliki uang rupiah memilih investasi dan menabung, yang artinya uang beredar di masyarakat berkurang.

Tiga fakta tersebut yang terjadi berbarengan menjelang pilres. Jelas ada konspirasi melemahkan ekonomi pambangunan dan masyarakat. Jika ekonomi masyarakat lemah, secara emosional ada yang antipati terhadap pemerintah sekarang dan mudah untuk diambil alih oleh lawan politik.

Rupanya, fakta di atas sudah dirasakan oleh Kabinet sekarang. Buktinya, pemerintah sampai menguras devisa negara beberapa triliun dolar dan mengadakan pinjaman utang ke beberapa negara sahabat. Kondisi seperti ini jangan dibiarkan berlarut-larut jika tidak ingin bangkrut.

Formulanya adalah diusahakan untuk menyebarkan rupiah secara merata ke seluruh masyarakat, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Hal itu bisa melalui pemberiaan modal usaha olahan, pertanian, usaha kreatif. Di sisi lain, diusahakan supaya ada peningkatan konsumsi produk dalam negeri.

 

Dadang Sunaryo

Kampung Krajan RT 6 RW 2

Maracang, Babakan Cikao

Kabupaten Purwakarta

Bagikan: