Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Hujan, 20.5 ° C

Ingin Sehat, Terbentur Syarat

BELUM habis kekecewaan masyarakat dengan dipangkasnya jaminan obat untuk penderita kanker, kini BPJS menerbitkan kembali peraturan baru terkait pelayanan kesehatan. Peraturan baru tersebut ada tiga hal, yaitu terkait pelayanan katarak, pelayanan persalinan, dan pelayanan rehab medik. Alasan dikeluarkannya peraturan ini menurut Budi Muhammad Arief (Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan), untuk efisiensi anggaran. Karena badan asuransi kesehatan itu mengalami defisit anggaran sebesar Rp16,5 triliun.

Banyak masyarakat yang mengeluhkan kebijakan BPJS itu karena dirasa memberatkan. Ikatan Dokter Indonesia pun dengan analisanya menyimpulkan bahwa kebijakan ini merugikan dan tidak berpihak kepada rakyat. Aturan pertama, bayi baru lahir dengan kondisi sehat posca operasi caesar maupun normal dengan atau tanpa penyulit dibayar dalam satu paket persalinan. Apabila sebelumnya biaya persalinan dan perawatan anak setelah melahirkan ditanggung oleh BPJS, dengan adanya aturan ini maka biaya yang ditanggung BPJS hanya biaya persalinannya. Sementara perawatan anak diserahkan kepada pribadi.

Kedua, penderita penyakit katarak dijamin BPJS Kesehatan apabila visus (ketajaman atau kejernihan) mata pasien kurang dari 6/18 preoperatif. Artinya, jumlah operasi katarak dibatasi kuotanya, dengan syarat visus kurang dari 6/18. Ketiga, tindakan rehabilitasi medis dibatasi menjadi maksimal dua kali per minggu (delapan kali dalam sebulan) yang sebelumnya bisa mencapai 5-7 kali per minggu. Rehab medik itu tidaklah mencapai standar pelayanan medis (cnnindonesia.com, 2/8/2018).

Tiga kebijakan baru BPJS itu jelas makin membebani masyarakat. Rakyat ingin sehat tapi terbentur syarat. Padahal kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi rakyat. Kesehatan adalah hak rakyat dan negara sebagai pelayan rakyat wajib memenuhinya. Bahkan seharusnya rakyat menerima pelayanan kesehatan secara cuma-cuma. Tanpa iuran. Tanpa beban. Begitulah seharusnya yang dilakukan negara terhadap rakyatnya. Bukankah yang demikian sudah menjadi tugas negara? Wallahua'lam bishshowwab.

Terima kasih kepada Pikiran Rakyat yang telah menayangkan aspirasi ini.

 

Rina Yunita

Griya Kenari Mas E6/6

Cileungi Kidul, Cileungsi

Kabupaten Bogor

Bagikan: