Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Hujan singkat, 24.5 ° C

Aturan BPJS Terbaru,tidak Sesuai Tujuannya

BARU-BARU ini, BPJS mengeluarkan aturan terbaru. Banyak sekali yang kontra dengan peraturan tersebut. Bahkan IDI sekalipun meminta untuk membatalkannya. Konon katanya aturan baru tersebut dinilai bakal merugikan masyarakat karena menurunkan mutu pelayanan yang berkualitas. Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) Nomor 2, 3, dan 5 tahun 2018 tersebut dikhawatirkan membuat pelayanan kesehatan tak optimal, khususnya untuk penyakit katarak, persalinan bayi lahir sehat, serta rehabilitasi medik.

Jika kita merujuk pada tujuan BPJS, yaitu mewujudkan, terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup penduduk Indonesia (UU No 24 Tahun 2011 Pasal 3). Berarti Perdirjampelkes tersebut tidak mencerminkan tujuan BPJS yang sebenarnya. Jika merujuk pada tujuan tersebut, dengan demikian bahwa jaminan kesehatan yang layak itu adalah kewajiban negara/pemerintah dan rakyat berhak atas jaminan tersebut, dengan tidak membedakan usia dan penyakit yang diderita.

Dalam Islam, kebutuhan akan pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat menjadi kewajiban negara. Rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan fasilitas umum yang diperlukan oleh kaum Muslim dalam terapi pengobatan dan berobat. Dengan demikian, pelayanan kesehatan termasuk bagian dari kemaslahatan dan fasilitas umum yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat. Kemaslahatan dan fasilitas umum (al-mashâlih wa al-marâfiq) itu wajib dijamin oleh negara sebagai bagian dari pelayanan negara terhadap rakyatnya. Dalilnya adalah sabda Rasul saw, ”Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR al-Bukhari dari Abdullah bin Umar ra)

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad saw pun—dalam kedudukan beliau sebagai kepala negara—pernah mendatangkan dokter untuk mengobati salah seorang warganya, yakni Ubay. Saat Nabi saw mendapatkan hadiah dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau pun menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi seluruh warganya.

Semua itu merupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat yang wajib disediakan oleh negara secara gratis dan tanpa diskriminasi.

Sebetulnya, jaminan kesehatan dalam Islam itu memiliki tiga sifat. Pertama, berlaku umum tanpa diskriminasi, dalam arti tidak ada pengelasan dan pembedaan dalam pemberian layanan kesehatan kepada rakyat. Kedua, bebas biaya. Rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya apa pun untuk mendapat pelayanan kesehatan oleh negara. Ketiga, seluruh rakyat harus diberi kemudahan untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan oleh negara.

Hal ini berbeda sekali dengan sistem BPJS yang diusung oleh sistem kapitalis di negeri ini. Terbukti bahwa layanan tersebut membuat rakyat menderita, terdiskriminasikan, dan merugikan. Wallaahua'lam bishshawab.

 

Asti Marlanti

Jalan Kapten Sangun RT 1 RW 4

Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicalengka

Kabupaten Bandung

Bagikan: