Pikiran Rakyat
USD Jual 14.598,00 Beli 14.500,00 | Berawan, 21.4 ° C

Perihal Bansos Keagamaan KBB

SAYA , pengurus DKM Ibnu Gufron Desa Baranangsiang, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Melalui rubrik ini, ingin memberi masukan ke Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Sosial (Kesos) KBB perihal bantuan keagamaan.

Dari berita ”PR” yang lalu dan hasil pengamatan di lapangan, tahun ini bansos KBB mengalami kenaikan signifikan, dari Rp 28 miliar menjadi Rp 37 miliar dengan calon penerima 1.594 dan baru dicairkan 30%. Berarti masih 70%, termasuk proposal kami yang belum. Variasi penerima bantuan kisaran Rp 5 juta - Rp 250 juta. Tahun ini proses bansos mengalami penundaan (cancel) karena menghadapi pilkada kemarin. Hal ini untuk mencegah bansos digunakan sebagai alat politik pasangan calon tertentu.

Ada beberapa hal yang kami sampaikan di sini. Hendaknya bansos diprioritaskan bagi lembaga/ponpes/masjid yang sangat minim sarana dan prasarananya. Di wilayah kami, masih banyak ponpes dan madrasah yang dikelola secara tradisional, turun-temurun, dan sangat membutuhkan bantuan. Bahkan untuk membangun/merehab masjid saja, mereka harus meminta sumbangan di jalan (ngencreng) dan ini lagi marak. Hal ini menunjukkan mereka tidak tersentuh bantuan pemerintah.

Kesannya selama ini para penerima bansos hanya lembaga dan orang itu-itu saja, dulur, dekat dengan pemerintah, dan memiliki akses ke sana. Yang berhak dibantu, mestinya ada pemerataan dan rasa keadilan.

Proses verifikasi proposal yang dilakukan bagian Kesos via kecamatan agar me-recheck secara detail susunan pengurus proposal (ketua, sekretaris, dan bendahara), SK pendirian lembaga, alamat, dan kelengkapan proposal. Jangan sampai ada SK dadakan dan pengurus merangkap jabatan. Satu orang pengurus merangkap dua proposal.

Tahun ini bagian Kesos mencanangkan pengajuan proposal via online. Ini sangat baik dan mendukung pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan terbuka, yang dapat diakses publik. Program ini perlu disosialisasikan dan di-support SDM yang memadai, agar masyarakat umum dan pengurus masjid/madrasah/ponpes dapat mengakses sistem tersebut, perlu ada bimbingan, dan pelatihan.

Mari kita hapus persepsi masyarakat awam bahwa bansos hanyalah (pamere ieu) atau bantuan cuma-cuma tanpa pertanggungjawaban. Walaupun (pamere) namanya bansos, tetap harus dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum. Demikianlah masukan dari kami sebagai rakyat kecil ini.

Mudah-mudahan Bapak Bupati/Wabup yang baru terpilih juga membaca tulisan ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tidak lupa terima kasih Redaksi ”PR” yang telah memuat tulisan ini. Wassalam.

 

KA Irfan Rohim

Jalan PLTA Saguling

Kampung Cisumur RT 3 RW 8

Desa Baranangsiang, Kecamatan Cipongkor

Kabupaten Bandung Barat 40564

Bagikan: