Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Umumnya cerah, 27.1 ° C

15.000 Relawan Akan Awasi Proses Pemungutan Suara

Dewiyatini
ILUSTRASI Pemilu 2019.*/DOK.PIKIRAN RAKYAT
ILUSTRASI Pemilu 2019.*/DOK.PIKIRAN RAKYAT

BANDUNG,(PR).- Sebanyak  15 ribu relawan akan mengawasi proses pemungutan suara Pemilu 2019 di Jawa Barat. Para relawan yang disebar  oleh Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP). Mereka diturunkan untuk mencegah pelanggaran dan kecurangannya yang dapat berpengaruh terhadap proses maupun hasil pemilihan.

Menurut Direktur Eksekutif DEEP, Neni Nur Hayati, DEEP sebagai satu dari tiga pemantau independen di Jawa Barat tengah memetakan potensi  kerawanan di Jabar. Ia menyebutkan tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan puncak dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

"Pada tahapan ini sangat rentan terjadi adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan yang dapat berpengaruh terhadap proses maupun hasil pemilihan," katanya, Senin 8 April 2019.

Terlebih, Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia, dimana pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif dilakukan secara bersamaan. Tantangan yang akan dihadapi, kata Neni, semakin berat.

"Keserentakan ini mengandung potensi kerawanan dalam proses kontestasi antarkandidat," ucapnya.

Neni mengatakan kristalisasi kekuatan politik dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sangat tidak sebanding dengan fragmentasi kekuatan dalam kompetisi pemilu legislatif. Sehingga, kondisi demikian dapat memunculkan pola konflik yang asimetris.

Ia menyebutkan dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi tahapan kampanye seperti politik uang, ketidaknetralan aparatur sipil negara dan kepala desa, penggunaan fasilitas negara, kampanye di tempat terlarang, dan pemasangan alat peraga kampanye di tempat terlarang. Bahkan pelibatan anak dalam kampanye masih mewarnai proses pelaksanaan pemilihan yang sedang berlangsung.

Simulasi

Hasil pemantauan DEEP terhadap simulasi pemungutan dan penghitungan suara di beberapa KPU Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat nyatanya masih menyisakan banyak catatan. Menurut Neni, di salah satu kabupaten ada yang proses simulasi tidak selesai sebagaimana mestinya.

"Catatan tersebut meliputi, tata letak TPS yang belum sesuai, prosedur pemberian surat suara terhadap pemilih pindahan, PTPS pulang lebih dahulu sebelum penghitungan selesai, KPPS keliru dalam memasukan surat suara dan masih banyak lagi. Ini menjadi potret nyata dan tidak menutup kemungkinan terjadi pada tanggal 17 April 2019," ungkapnya.

Dalam situasi yang seperti ini, lanjut Neni, jika hanya mengandalkan peran dan kinerja KPU dan Bawaslu tentu bukanlah hal yang tepat dan bijak. Pemetaan kerawanan perlu dilakukan oleh pemantau pemilu sebagai langkah awal untuk melakukan penyusunan metode pemantauan dan menentukan strategi yang tepat yang akan digunakan menjelang pemungutan dan penghitungan suara.

Neni mengatakan DEEP menyadari bahwa rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi perlu diberikan pemahaman untuk bisa menguatkan kapasitas sehingga dapat bahu-membahu dalam mengawal proses penyelenggaraan pemilu 2019, tidak sekadar berpartisipasi hadir memberikan suara di TPS. Neni menyebutkan besar atau kecilnya kontribusi rakyat untuk ikut serta melakukan pemantauan khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tentu akan sangat menentukan kualitas Pemilu 2019.

"Atas dasar inilah, DEEP perlu untuk melakukan pemetaan potensi rawan menjelang masa tenang serta pemungutan dan penghitungan suara. Pemetaan potensi rawan tersebut meliputi akurasi daftar pemilih, ketersediaan logistik, praktik money politik, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara," ujarnya.

Neni menyebutkan relawan DEEP yang tersebar di seluruh provinsi Jawa Barat akan melakukan pemantauan yang terkonsentrasi pada TPS dengan tingkat kerawanan yang paling tinggi. ***

 

Bagikan: