Pikiran Rakyat
USD Jual 14.068,00 Beli 13.768,00 | Umumnya berawan, 21.9 ° C

Sejauh Mana Lembaga Survei Bisa Dipercaya?

Muhammad Irfan
Ilustrasi.*/DOK PR
Ilustrasi.*/DOK PR

JAKARTA, (PR).- Rilis dari sejumlah lembaga survei selalu mewarnai kontestasi Pemilu di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Terkadang kekalahan salah satu kandidat dan kemenangan kandidat lainnya pun sering bisa diprediksi sejak lama lewat survei. 

Namun, tak jarang pula lembaga survei gagal memprediksi. Lantas sejauh mana hasil survei itu dapat dipercaya?

Pengamat dari Lembaga Survei Saiful Mujani Research Center Sirajuddin Abbas tak memungkiri pertanyaan ini seringkali muncul dalam situasi kampanye yang hangat seperti sekarang. Meski demikian, ini penting dijawab untuk pendidikan politik dan survei politik publik agar bisa membedakan mana kajian akademik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan mana kajian yang tidak didasarkan pada disiplin akademik yang baik.

“Saya kira penting kita mencatat bahwa untuk mengetahui kredibilitas sebuah lembaga survei politik yang baik juga perlu dilihat reputasinya, SDM-nya, seberapa jujur menyampaikan metodologi, dan prosesnya,” kata Abbas dalam sebuah diskusi di Nusantara III DPR RI, Kamis, 21 Maret 2019.

Menurut Abbas, publik harus tahu rekam jejak lembaga survei itu sebelumnya baik pada saat Pilpres, Pileg maupun Pilkada. SDM-nya juga perlu dilihat karena banyak lembaga yang merasa mengerti statistik, tetapi belum mumpuni saat melakukan kegiatan survei.

“Karena tidak cukup mengerti statistik saja, tapi harus mengerti juga psikologi, harus mengerti apa perspektif politik, harus mengerti juga sosiologi. Kalau basis keilmuannya tidak dikuasai, sulit bagi orang yang mengerti statistik untuk membaca, apa yang diinginkan masyarakat terkait Pemilu ini, karena banyak aspek banyak indikator yang harus dimengerti, variabel yang harus dibaca mana yang diabaikan,” ucap dia.

Selain itu, metodologi pada saat presentasi harus diperhatikan. Karena ada lembaga yang melaporkan kesimpulan survei tetapi metodologinya tidak dilaporkan secara saintifik. Jika ini dibiarkan, maka survei lembaga itu tak bisa diuji.

“Lainnya bagaimana runutan dan apa temuan survei ini bisa dicapai? Dari mana prosesnya? Misalnya, cara bertanya harus dijelaskan dan juga bagaimana temuan itu disampaikan ke publik, kadang-kadang kan ada juga yang disampaikan ujungnya saja. Itu yang memunculkan kebingungan di tengah masyarakat,” tuturnya. 

Pembicara lain, Prof. Musni Umar dari Universitas Ibnu Khaldun menyampaikan, hasil dari sebuah lembaga survei bisa diragukan jika yang melakukan survei itu tak memiliki netralitas. Belum lagi, lembaga survei ada juga yang tidak mandiri, sehingga hasilnya kerap berpihak pada yang membiayai.

“Pertanyaannya apakah kita akan terus seperti ini? Saya kira kita tak bisa seperti itu, karena survei-survei itu akhirnya mengarahkan orang, mengarahkan masyarakat untuk memilih sesuatu,” kata dia.

Track record

Menanggapi ini, Politisi PDIP Maruarar Sirait menyatakan skandal mengenai hitung cepat pernah terjadi pada 2014. Saat itu ada salah satu lembaga yang memenangkan Prabowo-Hatta ketika lembaga lain memenangkan Jokowi-JK. Hasil KPU pun selaras dengan lembaga yang lain.

“Saya setuju tadi  yang dilihat adalah track record, padahal hitung cepat itu melesetnya paling 0,1 persen,” kata pria yang akrab disapa Ara ini.

Adapun survei adalah gambaran saat survei itu dilakukan dan sangat mungkin ada perubahan. Peserta kompetisi pun lazim memiliki survei internal, sementara lembaga survei independen juga tetap mengerjakan tugasnya.

“Makanya survei itu justru ada kerja politik untuk mengubah itu, soal percaya atau tidak maka setuju saya soal track record. Jadi saya selalu melihat orang itu ada yang benar ada yang salah kita enggak bisa samaratakan. Dia punya integritas dan punya potensi, dia tahu lapangan atau tidak. Survei adalah potret hari ini dan itu akan memicu kami untuk bergerak,” ucap dia.

Predator demokrasi

Politisi Gerindra Fadli Zon mengatakan, persoalan dasar melihat hasil survei di Indonesia adalah perkembangan lembaga survei yang berhimpit dengan perkembangan lembaga konsultan politik. Jika ini dibiarkan akan membuat konflik kepentingan di tubuh lembaga itu dan menjadikan survei sebagai alat propaganda.

“Kebanyakan banyak lembaga survei di Indonesia ini merangkap menjadi konsultan politik, jadi dia bukan sebagai lembaga survei independen dan tidak declare sebagai lembaga survei independen, dia sebetulnya diam-diam sudah punya kolaborasi dengan salah satu kontestan,” ucap Fadli.

Dia tak menampik kalau tak semua lembaga survei berkelakuan seperti itu. Namun jika itu terjadi, maka lembaga survei tak ubahnya sebagai predator demokrasi, predator politik, dan karena mereka menjadi mafia, maka hasil yang disampaikan bukan gambaran publik yang sesungguhnya.

“Tetapi apa yang diharapkan oleh yang membayarnya, yang menurut saya yang bisa membuat lembaga survei ini sebagai mafia-mafia politik dan predator demokrasi,” kata dia.

Fadli juga menyitir kegagalan lembaga survei dalam meramal sejumlah Pilkada seperti DKI Jakarta, Jabar, dan Jateng baru-baru ini. Menurutnya, banyak dari calon yang diusung Gerindra diramalkan akan dapat hasil kecil tetapi justru menutup Pilkada dengan hasil yang tak disangka.

“Bagaimana ini logikanya? Jadi saya mengatakan bahwa ini adalah predator demokrasi, teroris dalam demokrasi, kalau mereka ini salah, karena mereka tidak terbuka di dalam siapa yang membiayai mereka, siapa yang memberikan pekerjaan untuk melakukan itu. Saya kira harus ada evaluasi total,” ucap dia.***

Bagikan: