Pikiran Rakyat
USD Jual 14.644,00 Beli 14.546,00 | Umumnya berawan, 23.3 ° C

Masyarakat Adat Papua Minta Batalkan Pemecatan Fahri Hamzah

Sjafri Ali
JAKARTA, (PR).- Masyarakat Adat Papua meminta PKS segera membatalkan keputusan pemecatan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di semua tingkatan. Pemecatan itu sama dengan pembunuhan demokrasi di Indonesia. Oleh masyarakat Papua, Fahri dianggap sebagai salah seorang pejuang demokrasi yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan oleh masyarakat Papua secara khusus, tegas Yan Piet Yarangan pada wartawan di Jakarta, Kamis, 7 April 2016.

Menurutnya, salah satu momentum di mana masyarakat Papua sangat menghormati Fahri, yaitu saat masyarakat adat hendak melaksanakan suatu pertemuan. Tujuannya membicarakan masa depan masyarakat adat yang ditindas dan dirampok hak-hak kepemilikannya dengan menyelenggarakan konferensi besar masyarakat adat Papua tahun lalu. Fahri adalah satu-satunya pejabat pusat yang mendukung langkah itu.

”Banyak yang mengajukan keberatan yang tidak memiliki dasar hukum yang benar dan jujur. Adalah seorang Fahri Hamzah, satu-satunya tokoh yang kemudian berani menjamin bahwa konferensi besar masyarakat adat Papua adalah wadah demokrasi yang harus dihormati dan didukung demi kemajuan Indonesia yang lebih cepat dan manusiawi. Dia pun menghubungi semua pihak dan menjelaskan hal ini,” ujarnya.

Masyarakat Papua mengenal Fahri sebagai tokoh yang pluralis, demokratis, humanis, dan dapat menangkap apa yang diderita rakyat. Fahri juga dikenal sebagai sosok yang konsisten dalam berpikir, bertindak dan berkarya. ”Jadi, kami menilai Fahri adalah tokoh penerus dari orang-orang hebat seperti BJ Habibie dan Gus Dur yang sangat demokratis, pluralis, humanis, dan dapat menangkap ruh penderitan rakyat,” ucapnya.

Bahkan menurut kelompoknya, Fahri bukan sekedar milik PKS tapi sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Sehingga menurutnya PKS tidak bisa seenaknya saja memecat seorang kader tanpa alasan yang jelas yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

”PKS jelas bukan partai yang reformis yang menghargai demokrasi dan kebebasan berbicara dan berpikir. PKS seperti mengembalikan era otoriter terhadap kadernya sendiri dimana semua dibungkam dan tidak mendukung adanya ruang kebebasan dalam berpikir dan berkreasi. Sampai kapanpun keadilan tidak akan terjadi jika orang berbicara dibungkam,” tutur dia.***
Bagikan: