Pikiran Rakyat
USD Jual 14.020,00 Beli 14.118,00 | Umumnya cerah, 27.4 ° C

Djan Siapkan Sanksi Kader PPP yang Hadiri Muktamar Romi

Muhammad Ashari

JAKARTA, (PR).- Kubu Djan Faridz bereaksi dengan adanya rencana Muktamar VIII yang diumumkan oleh kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung. Kubu Djan mengadakan konferensi pers untuk menyatakan penolakan terhadap penyelenggaraan Muktamar VIII pada 8 April 2016 nanti. 


 


Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz mengatakan, penyelenggaraan Muktamar VIII ilegal karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung 601. Berdasarkan putusan tersebut, kepengurusan hasil Muktamar Jakarta adalah yang sah dan dengan demikian, kepengurusan hasil Muktamar Bandung tidak berlaku. 


 


Namun demikian, Kementrian Hukum dan HAM ternyata memutuskan untuk memperpanjang kepengurusan hasil Muktamar Bandung. Menkumham seolah-olah menghidupkan kembali SK yang sudah mati. Atas hal tersebut, Djan mengibaratkan, Muktamar VIII seolah-olah seperti Muktamar Zombie. 


 


"Oleh sebab itu, hasilnya akan ilegal juga karena sifatnya yang melawan hukum. Kami tidak akan datang ke Muktamar VIII dan tidak akan mengutus pengurus dari Muktamar Jakarta," ujar dia dalam konferensi pers, Minggu, 3 April 2016. 


 


Dia menambahkan, akan memberikan sanksi kepada anggota yang datang ke Muktamar VIII. Sanksi akan dikenakan sesuai dengan AD/ART yang berlaku.***
Bagikan: