Pikiran Rakyat
USD Jual 14.032,00 Beli 14.130,00 | Umumnya berawan, 29.2 ° C

Kubu Romy Ungkap Kepalsuan Muktamar Jakarta

Amaliya
JAKARTA, (PRLM).- Mahkamah Agung menyatakan susunan kepengurusan hasil muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan di Surabaya yang dipimpin M. Romahurmuziy, tidak sah. Kepengurusan yang sah adalah hasil muktamar di Jakarta yang diselenggarakan Ketua Umum Suryadharma Ali yang kemudian menghasilkan Ketua Umum Djan Faridz.

‎Atas hal itu, ‎kubu Romy akan melakukan perlawanan hukum di seluruh tingkatan. Secara serentak, kubu Romy akan melaporkan pemalsuan kehadiran peserta pada muktamar Jakarta yang digelar 30 Oktober 2014 - 2 November 2014. "Kami menyatakan PK (peninjauan kembali) atas putusan dimaksud," kata Romy kepada "PR", di Jakarta, Kamis (12/11/2015).

Romy mengaku terkejut dengan unggahan putusan kasasi MA perkara perdata PPP. Putusan itu dinilainya sudah di luar nalar hukum yang sehat. Dalam putusan yang diunggah kemarin, MA menyatakan susunan kepengurusan PPP hasil muktamar VIII PPP adalah susunan kepengurusan yang sah.

Sementara susunan kepengurusan hasil muktamar VIII PPP di Surabaya pada 15-18 Oktober 2014 tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

Hal itu diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada Senin (2/11/2015) oleh Djafni Djamal, hakim agung yang ditetapkan oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua majelis.

Lalu Hakim-hakim Agung, Soltoni Mohdally dan I Gusti Agung Sumanatha, masing-masing sebagai anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

‎"Dengan adanya putusan ini, maka majelis kasasi perdata MA gagal memahami perselisihan parpol yang terjadi di PPP sebagaimana diatur UU 2/2008 jo. 2/2011 tentang Parpol," kata Romy.

Majelis kasasi perdata MA juga dinilai sama sekali tidak memahami‎ anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai berlambang kabah itu sebagai hukum tertinggi. "MA nyata-nyata melakukan kehilafan karena membajak kedaulatan tertinggi PPP dengan menyatakan pengesahan sebuah acara serupa Muktamar di Jakarta tetapi tanpa pernah meneliti apakah sudah dipenuhi sesuai persyaratan AD/ART PPP," ujar dia.

Putusan MA menunjukkan pula MA tidak melihat bahwa acara serupa muktamar di Jakarta tersebut nyata-nyata dilakukan atas tipu-muslihat para pihak yang mengaku sebagai peserta secara tidak sah dan melawan hukum dengan memalsu mandat.‎

"Perlawanan kami ini sebagai wujud eksistensi pengurus PPP yang sesungguhnya, bukan pengurus jadi-jadian yang hanya dibentuk sesaat ada kepentingan dengan cara penunjukan yang sama sekali tidak dikenal dalam sejarah 43 tahun PPP," kata dia.

Pernyataan Romy itu merujuk kepada penunjukan Djan Faridz sebagai Ketua Umum pengganti Suryadharma Ali. Penunjukan itu dipertanyakan karena Djan tidak pernah menjabat dalam struktural DPP PPP. (Amaliya/A-147)***
Bagikan: