Pikiran Rakyat
USD Jual 14.012,00 Beli 14.110,00 | Sedikit awan, 23.4 ° C

Menkumham Belum Berani Bersikap

Amaliya
JAKARTA, (PRLM).- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, menilai tidak ada perintah Mahkamah Agung untuk mengesahkan kepengurusan yang baru setelah mencabut surat keputusan Menkumham yang melegalisasi kepengurusan DPP Partai Golkar Munas Ancol (kubu Agung Laksono) dan DPP Partai Persatuan Pembangunan (kubu M. Romahurmuziy).

"Kan di situ enggak ada perintahnya untuk menyebutkan yang baru kan," ujar Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Senin (26/10/2015).

Namun demikian, Yasonna masih belum berani bersikap sampai dia menerima salinan resmi putusan kasasi MA atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang diputuskan pada Selasa (20/10/2015). Salinan resmi tersebut akan dipelajari terlebih dahulu oleh timnya sehingga penafsirannya tidak keliru.

‎Termasuk perintah mencabut SK Menkumham untuk kubu Agung Laksono dan Romy, dia harus memastikan pembatalan yang dimaksud MA. "Batalnya bagaimana? Adakah perintahnya untuk yang lain atau hanya membatalkan saja?" ujar Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Yasonna mengakui saat ini dia sebenarnya telah membaca putusan kasasi MA, tetapi bukan melalui sumber resmi. Dia membacanya dari hasil mengunduh melalui laman terkait.

"Resminya itu harus diserahkan resmi oleh PTUN ke Kemenkumham. Kalau saya tanggapi sekarang, resminya saja belum saya terima, kurang elok. Siapa tahu (yang saya komentari) bukan yang ada di PTUN, mati kita, gawat kita," kata dia. (Amaliya/A-147)***
Bagikan: