Pikiran Rakyat
USD Jual 14.331,00 Beli 14.031,00 | Umumnya berawan, 23 ° C

Persiwa Minta Persib Dinyatakan Kalah WO

Irfan Subhan
Persib.*/DOK. PR
Persib.*/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Persiwa Wamena mengancam absen atau tidak hadir pada pertandingan leg kedua Babak 32 Besar Piala Indonesia.

Hal tersebut dilakukan sebagai protes dikabulkannya pengubahan jadwal pertandingan leg kedua oleh PSSI selaku operator Piala Indonesia.

Manajer Persiwa Borgo Pane mengatakan, sebelumnya Persiwa telah mengirimkan surat keberatan dan meminta agar Persib dikenakan sanksi WO (Walk Out) karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan.

“Kami masih melihat keadilan untuk Persiwa. Tentunya sangat kecewa dengan keputusan PSSI, kenapa regulasi tidak bisa ditaati. Keinginan kami, PSSI tetap menjalankan tegulasi yang telah dibuat,” tutur Borgo Pane, Kamis 7 Februari 2019.

Persib vs Persiwa/ARMIN ABDUL JABBAR/"PR"

Dia mengatakan, Persiwa masih menunggu surat balasan dari PSSI terkait keberatannya. “Surat pertama sudah dibalas dan kami akan kembali memberikan surat balasan hari ini,” katanya.

Borgo Pane mengatakan, Persiwa akan menunggu surat balasan dari PSSI hingga Sabtu 9 Februari 2019. Jika tidak ada balasan, Persiwa mengancam tidak akan datang ke Bandung untuk melaksanakan pertandingan leg kedua.

“Inti surat balasannya, kami masih protes hasil keputusan PSSI dan kami juga mengirimkan kerugian yang kami alami karena penundaan. Mudah-mudahan surat balasan ini bisa segera ditanggapi PSSI,” tuturnya.

Persiwa alami kerugian biaya

Persiwa mengalami kerugian yang cukup besar dari penundaan jadwal pertandingan leg kedua. Mereka sebelumnya bahkan telah membayar penuh tempat penginapan yang akan digunakan selama berada di Bandung.

Sebelumnya, Persiwa telah mengirimkan surat kepada PSSI terkait masalah ditundanya pertandingan leg kedua babak 32 Besar Piala Indonesia.

Melalui surat bernomor 030/PERSIWA/PI/II/2019, Persiwa menyatakan bahwa Persib Bandung sebagai tuan rumah gagal menjalankan regulasi yang telah ditetapkan PSSI.

PEMAIN Persib M Wildan Ramdani (kiri) menyundul bola saat bertanding melawan Persiwa pada babak 32 Besar Piala Presiden di Stadion Wijayakusuma, Cilacap, Minggu 27 Januari 2019.*/ARMIN ABDUL JABBAR/PR

Selain itu, melalui surat yang ditandatangani manajer klub Borgo Pane tersebut, Persiwa merasa dirugikan baik secara materi maupun mental. Sehingga, Persiwa meminta PSSI menjalankan regulasi agar Persib Bandung mendapatkan hukuman dinyatakan kalah WO atau didiskualifikasi dari kompetisi Piala Indonesia.

“Di sini jelas Persib Bandung telah melanggar regulasi yang telah ditetapkan PSSI. Untuk itu kami mengajukan surat keberatan untuk pertandingan ulang dan kami meminta PSSI dapat menjatuhkan hukuman kepada Persib Bandung karena gagal menyelenggarakan pertandingan dengan hukuman dinyatakan kalah Walk Out atau didiskualifikasi dari Piala Indonesia tahun 2018. Kami juga mengalami kerugian secara materi dan mental pemain.” Demikian pernyataan Persiwa dalam surat tersebut.

Regulasi PSSI yang mana?

Dalam regulasi yang dibuat PSSI, dalam Pasal 8 ayat 6 dijelaskan bahwa tuan rumah bisa mengajukan penjadwalan ulang laga lantaran tidak mendapatkan rekomendasi keamanan sekurang-kurangnya pada 7 hari sebelum pertandingan dilangsungkan pada jadwal yang telah ditetapkan.

“Klub dari tuan rumah dalam pertandingan tertentu hanya dapat mengajukan permohonan perubahan jadwal pertandingan atas dasar tidak diperolehnya izin pelaksanaan pertandingan dari kepolisian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pertandingan yanag telah ditetapkan oleh PSSI, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan atau penolakan oleh PSSI.”  Demikian bunyi pasal tersebut.

Atas dasar iu, Persiwa merasa dirugikan sehingga melayangkan protes kepada PSSI untuk menjunjung tinggi integritasnya.

Panpel pertandingan Persib beri penjelasan

Panitia pelaksana pertandingan Persib juga telah memberikan penjelasan mengenai ditundanya pertandingan leg kedua.

General Coordinator Panpel Persib Bandung, Budi Bram Rachman mengatakan, panpel perlu menjelaskan mengenai permasalahan perizinan yang dilakukan. Bahkan, prosesnya telah dilakukan sejak jauh-jauh hari termasuk kelengkapan lainnya sesuai prosedur.

“Setelah ada pernyataan dari Dinas Tata Ruang, tidak bisa karena tak layak, karena ada penurunan tanah dan retak-retak, polisi juga tak bisa menjamin tak ada apa-apa, kami juga tidak bisa paksakan. Jadi, kami menganggap force majeur,” ujarnya.

Budi Bram Rachman mengatakan, ketentuan itu dianggap tidak melanggar regulasi karena yang terjadi di lapangan bersifat force majeur

“Kami kan anggapnya perizinan ini sudah kami sampaikan dengan sesuai ketentuan, kami sudah sampaikan dari H-7 bahkan lebih, masalah tiba-tiba di  H-2 ada pemberitahuan tak layak, kami tak bisa apa-apa dan kami angap ini force majeur,” ujarnya.

“Jadi, tidak ada yang dilanggar karena ini force majeur dan kalau force majeur, bisa dikembalikan ke PSSI, tapi PSSI sudah berikan kesempatam untuk menjadwal ulang. Force majeur ini kan ada penurunan tanah di stadion, kami juga ingin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tuturnya .***

Bagikan: