Pikiran Rakyat
USD Jual 14.317,00 Beli 14.219,00 | Umumnya cerah, 18.2 ° C

Persib Mainkan Essien dan Cole, BOPI Akan Laporkan Keduanya

Wina Setyawatie
PEMAIN Persib Bandung, Carlton Cole (kiri) mecoba melewati hadangan pemain Arema FC, Arthur Da Rocha pada pertandingan Liga 1 di Stadion GBLA, Kota Bandung, Sabtu 15 April 2017. Laga tersebut berakhir dengan skor 0-0.*
PEMAIN Persib Bandung, Carlton Cole (kiri) mecoba melewati hadangan pemain Arema FC, Arthur Da Rocha pada pertandingan Liga 1 di Stadion GBLA, Kota Bandung, Sabtu 15 April 2017. Laga tersebut berakhir dengan skor 0-0.*

JAKARTA, (PR).- PT Liga Indonesia Baru (LIB) dinilai menyalahi kesepakatan awal terkait pemain asing yang belum memegang surat izin tinggal sementara (kitas). Dari pengawasan yang dilakukan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), ada pemain asing yang tetap diturunkan dalam dua laga pembuka Liga 1 akhir pekan lalu meski  kitasnya belum selesai.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PSSI, Heru Nugroho kepada Pikiran Rakyat, Minggu 16 April 2017.

Dalam laga Persib melawan Arema di Stadion GBLA, Sabtu 15 April 2017, Persib menurunkan Essien dan Carlton Cole. Goal.com menyebut, Heru menilai seharusnya kedua pemain asing itu tidak dapat bermain karena belum memiliki kitas.

Menurut dia, sesuai kesepakatan sehari sebelum rekomendasi dari BOPI turun, Kamis 13 April 2017, PSSI mengaku telah menegaskan hal tersebut. Bahkan, rekomendasi yang keluar dengan catatan tersebut menyebutkan BOPI meminta pemain asing yang belum memiliki kitas saat pertandingan berlangsung, tidak diperbolehkan main hingga kelengkapan administrasi selesai.

Aturan itu tentu bersifat mengikat tak terkecuali bagi Persib yang memainkan Michael Essien dan Carlton Cole.

"Saya sudah wanti-wanti ke PT LIB agar tidak menurunkan pemain asing yang belum pegang kitas. Itu merupakan kesepakatan yang kami setujui bersama. Namun, di laga pertama, kayaknya melanggar kesepakatan tersebut. Kami sudah melakukan pengawasan langsung pada laga di Bandung dan ternyata masih saja ada yang menurunkan pemain asing baru yang belum memegang kitas," ujar Heru.

Ia mengaku telah mengirimkan pesan singkat melalui Whatsapp kepada Presiden Direktur PT LIB Berlington Siahaan terkait masalah tersebut. Menurutnya, jawaban dari Berlington adalah dia telah menelefon Sekretaris Menpora, Gatot S Dewa Broto dan Ketua BOPI Noor Aman untuk meminta toleransi.

"Namun, setahu saya Pak Noor tidak setuju ada toleransi. Pokoknya, kalau belum pegang kitas, pemain asing tidak boleh turun. Saya juga sudah melaporkan masalah ini ke Pak Gatot dan tidak ada kalimat memberikan toleransi. Itu sudah disepakati, makanya saya bilang ke dia (Berlington) bahwa kita harus menjaga etika dan spirit profesionalisme," tuturnya.

Sayangnya, PT LIB, ketika dikonfirmasi melalui CEO Risha Adi Wijaya, dia tidak menjawab pesan singkat. Padahal, pesan sudah terkirim dan telah dibuka yang bersangkutan.

Heru menegaskan hal ini akan jadi catatan untuk BOPI. Dia menilai operator liga saat ini masih mengulang ketidakprofesionalan yang melekat di operator kompetisi sepak bola nasional. Ketidakprofesinoalan yang dimaksud yakni tidak memegang janji dan tidak etis.

Lapor ke Ditjen Imigrasi

Langkah selanjutnya, ujarnya, adalah melaporkan persoalan ini ke Direktorat Jenderal Imigrasi dengan harapan Ditjen Imigrasi mau menindaklajutinya. Lalu, meminta PT LIB awal pekan ini memberikan daftar pemain asing yang memperkuat klub peserta Liga 1 termasuk Persib yang mengontrak Michael Essien dan Carlton Cole.

"Semoga Ditjen Imigrasi mau menindak kasus ini. Masak ada orang kerja profesional di negara kita, kok tidak pakai surat-surat. Kan bayarannya gede-gede itu. Saya akan minta daftar pemain asing yang dipakai klub. Kata mereka akan dikirimkan Senin (17 April 2017) ke BOPI, kita lihat benar apa tidak. Karena saya duga hampir setiap klub ada pemain asing yang masih belum memegang kitas," katanya.

Heru menjabarkan, PT Liga terancam melanggar Pasal 42 UU Ketenagakerjaan. Di dalamnya tertulis, jika ada perusahaan atau pemberi kerja mempekerjakan TKA tanpa punya izin, berarti perusahaan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 42 UU Ketenagakerjaan. Atas pelanggaran tersebut, pemberi kerja dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.***

Bagikan: