Negara-negara Berlomba Temukan Vaksin Covid-19, FHUI: yang Berhasil Berhak Tetapkan Harga Tinggi

- 17 November 2020, 18:46 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19. /Pixabay/Chillsoffear

PIKIRAN RAKYAT - Fakultas Hukum Universitas Indonesia melalui Center for Health Law and Policy mengadakan Kuliah Umum Hukum Kesehatan bertajuk Antisipasi Vaksin COVID-19 dan Pemenuhan Hak Masyarakat Terhadap Akses Kesehatan. 

Dalam kegiatan tersebut mengemuka ‎perlombaan menemukan vaksin Covid-19 terkait upaya monopoli dan hegemoni politik negara. 

Kuliah umum itu diisi pemaparan dari Prof dr Tjandra Yoga Aditama Sp P(K), MARS, DTM&H, DTCE (Guru Besar Fakultas Kedokteran UI dari Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi) serta dihadiri oleh Dekan FHUI Dr Edmon Makarim, SKom, SH, LLM dan Ketua Center for Health Law and Policy, yang juga merupakan pengajar hukum kesehatan FHUI Wahyu Andrianto, SH, MH.

 Baca Juga: Jadwal MotoGP 2020 Seri Terakhir Pekan Ini di Portugal

Kuliah umum tersebut disaksikan oleh 296 peserta yang berasal dari berbagai instansi dan profesi, mulai dari mahasiswa UI, dokter, pengajar/dosen, pemerintahan, manajemen rumah sakit, puskesmas, serta instansi atau profesi lainnya. 

Kuliah itu menjadi sarana bagi para peserta untuk memahami kondisi pandemi global khususnya isu vaksin Covid-19, serta posisi Indonesia dalam rangka pemenuhan hak atas kesehatan yang menjadi tanggung jawab dan tantangan Indonesia.

 Ketua Center for Health Law and Policy FHUI Wahyu Andrianto menuturkan, hingga saat ini terdapat 172 negara di dunia dan 1.000 lebih perusahaan farmasi atau riset obat-obatan yang terlibat dalam 'perlombaan' untuk menemukan, menciptakan dan memproduksi vaksin Covid-19. Tak pelak, vaksin pandemi tersebut tidak lagi hanya penting terhadap kepentingan kesehatan masyarakat namun juga mengandung nilai ekonomi yang cukup besar. 

 Baca Juga: Sebelum Lengser, Donald Trump Ingin Serang Situs Nuklir Iran 

"Siapapun yang menguasai vaksin Covid-19 memiliki hak untuk melakukan monopoli atas Hak Kekayaan Intelektual sehingga dapat memonopoli pasar vaksin serta menetapkan harga yang cukup tinggi," ucapnya dalam keterangan tertulis Humas UI, Selasa, 17 November 2020.

Dari sisi negara, negara yang pertama kali menemukan, menciptakan dan memproduksi vaksin dapat menggunakan vaksin tersebut sebagai bargaining power dan alat hegemoni dan menjalankan kepentingan nasional negara tersebut dalam bidang ekonomi, politik hingga militer.

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X