Gelar Pembelajaran Jarak Jauh, Perguruan Tinggi Bisa Disanksi Sampai Kampus Ditutup

- 16 Juli 2020, 14:21 WIB
Ilustrasi pembelajaran jarak jauh (PJJ). /Pixabay/Alexandra Koch

PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus meninjau ulang semua regulasi terkait pelaksanaan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ), yang malah berpotensi mengancam perguruan tinggi. 

Salah satunya adalah Permenristekdikti nomor 51 tahun 2018 yang bisa berdampak pada pencabutan izin kampus bila melanggar ketentuan PJJ.

"Dalam kondisi pandemi Covid-19, hampir seluruh kampus di tanah air melakukan PJJ  melalui berbagai platform daring.  Ternyata aktivitas ini malah dianggap melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset & Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 51 tahun 2018 tentang pendirian, perubahan, pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan pendirian, perubahan, dan pencabutan izin perguruan tinggi swasta," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Abdul Fikri Fakih saat dihubungi Kamis, 16 Juli 2020.

 Baca Juga: Cara Mengisi CLM, Pengganti SIKM untuk Warga yang Ingin Keluar-Masuk DKI Jakarta

Dalam pasal 53 ayat (1) b di Permenristekdikti 51/2018, kata Fikri, setiap kampus yang menyelenggarakan PJJ harus berakreditasi A.   

“Padahal selama pandemi, semua jenis kampus mau tidak mau PJJ sehingga tak melihat status akreditasi,” katanya. 

loading...

Sanksi yang diberikan juga tidak main-main. 

Baca Juga: Masuk pada Tahap Duplik, Sidang Perceraian Zumi Zola dan Sherrin Tharia Digelar Virtual

"Bila ketentuan tersebut tidak diindahkan, maka sanksi penutupan kampus  sudah mengancam," ujarnya.

Karena itu, Fikri meminta Kemendikbud untuk melakukan tinjauan ulang atas semua regulasi terkait yang bisa menghambat pelaksanaan PJJ.   

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X