Diskusi UGM dengan Isu Pemberhentian Presiden Dibatalkan Usai Teror Pembunuhan, Mahfud MD Buka Suara

- 31 Mei 2020, 07:50 WIB
MENKO Polhukam Mahfud MD.* /ANTARA

PIKIRAN RAKYAT - Pembatasal diskusi virtual oleh Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum (FH), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, disayangkan Menteri Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD 

Pembatalan dilakukan usai ancaman teror akan dibunuh kepada pelaksana kegiatan dan keluarganya.

Baca Juga: Jadi Mobil Ikonik, Aston Martin DB5 James Bond akan Kembali Diproduksi

Dekan Fakultas Hukum UGM Prof. Sigit Riyanto menjelaskan secara rinci ancaman pembunuhan yang disampaikan orang tak dikenal terhadap pelaksanaan kegiatan hingga kepada keluarganya, muncul satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan diskusi, yang rencananya digelar pada 29 Mei 2020.

Baca Juga: Kru Dragon SpaceX-NASA Berhasil Meluncur, Netizen Malah Ributkan Boneka Dinosaurus Bawaan Astronot

"Tanggal 28 Mei 2020 malam, teror dan ancaman mulai berdatangan kepada nama-nama yang tercantum di dalam poster kegiatan, pembicara, moderator, serta narahubung.

Berbagai teror dan ancaman dialami oleh pembicara, moderator, narahubung, serta kemudian kepada ketua komunitas CLS," ungkap Sigit Riyanto dalam keterangan tertulisnya.

Baca Juga: Klaster Baru Pasar Cileungsi, 4 Pedagang Positif COVID-19 Termasuk Penjual Daging yang Meninggal

Bentuk ancaman yang diterima beragam, mulai dari pengiriman pemesanan ojek daring ke kediaman penerima teror, teks ancaman pembunuhan, telepon, hingga adanya beberapa orang yang mendatangi kediaman mereka.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan Polri siap mengusut peristiwa teror kegiatan diskusi mahasiswa Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM).

Baca Juga: Ramalan Zodiak 31 Mei 2020, Dilema Cancer Hari Ini hingga Pisces akan Didatangi Fragmen Masa Lalu

"Polri siap mengusut teror yang dialami oleh Mahasiswa UGM yang menjadi panitia diskusi apabila ada yang dirugikan," kata Argo melalui siaran pers, di Jakarta, Sabtu 30 Mei 2020.

Meski hingga saat ini belum ada laporan, Argo menegaskan, Polri telah memulai langkah penyelidikan untuk mengungkap tindakan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat oleh masyarakat yang dijamin undang-undang tersebut.

Halaman:

Editor: Ari Nursanti

Sumber: Antara


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X