Ikatan Guru Indonesia Dorong Tahun Ajaran Baru Dimulai Awal 2021

- 28 Mei 2020, 13:20 WIB
ILUSTRASI sekolah, tahun ajaran, pendidikan.* /ROHMAN WIBOWO

PIKIRAN RAKYAT - Ikatan Guru Indonesia mendorong supaya tahun ajaran baru digeser ke awal tahun 2021.

Penggeseran tahun ajaran baru itu ditujukan untuk menghindari anak dari resiko penularan virus corona dan juga membenahi sistem pembelajaran jarak jauh.

Ketua Umum IGI Muhammad Ramli Rahim mengatakan, dengan menggeser tahun ajaran baru, kemendikbud bisa fokus meningkatkan kompetensi guru selama enam bulan agar di bulan Januari sudah bisa menyelenggarakan PJJ berkualitas jika ternyata pandemi corona belum tuntas.

Baca Juga: Sektor Jasa dan Perdagangan Siap Terapkan New Normal, Simak Sejumlah Protokol Kesehatan Berikut Ini

Selain itu, menggeser tahun ajaran baru dinilainya bisa menghindarkan siswa dan orang tua dari stress berkepanjangan karena masalah yang dihadirkan dari new normal.

"Tidak menggeser tahun ajaran baru akan membuat siswa dan orang tua menjadi stress. Jika tatap muka dipaksakan, orang tua akan stress, mengapa? Anaknya tak ke sekolah takut dihukum oleh sekolah. Jika anaknya ke sekolah, takut tertular virus. Sepanjang hari orang tua akan stress memikirkan anak mereka," tuturnya, Kamis, 28 Mei 2020.

Adapun bila tahun ajaran baru tetap dipaksakan dimulai pada pertengahan tahun ini dengan sistem PJJ, maka masih ada kendala terkait kesiapan sumber daya manusia dan sarana-prasarananya.

Baca Juga: Jumlah Kasus Covid-19 di Kota Bandung Terkendali, 60 Persen Aktivitas Ekonomi Bisa Kembali Berjalan

"Jika tatap muka belum dijalankan lalu dilakukan PJJ maka kasusnya sama dengan point pertama siswa akan stress karena lebih dari 60% guru masih terkendala penguasaan tekhnologi digital yang minim," tuturnya.

Ia kembali menekankan untuk menghindari anak dari potensi terinfeksi corona. Anak tidaklah kebal dari virus corona.

loading...

Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebutkan, per 18 Mei 2020 diketahui ada 3.324 anak menjadi pasien dalam pengawasan (PDP), 129 anak berstatus PDP meninggal, 584 anak terkonfirmasi positif virus corona dan 14 anak meninggal karena virus corona.

Baca Juga: Rumahkan 150 Pasien Positif COVID-19, Pemkot Depok akan Pantau Lewat Sambungan Telepon

"Data IDAI menunjukkan anak didik tak kebal Virus dan juga tetap rentan tertular virus bahkan berpotensi meninggal. Jika pun protokol kesehatan dijalankan sekolah, sebesar apa kemampuan sekolah mengontrol siswa ketika sudah berada diluar ruang kelas?" katanya.

Menurut dia, Jika kemudian PJJ yang dilaksanakan maka orang tua dan anak didik akan semakin stress karena lebih dari 60% guru tidak mampu menjalankan PJJ dengan baik.

Jika protokol kesehatan dijalankan, sebagian siswa akan masuk sekolah dan sebagian lagi tak masuk sekolah, bahkan mungkin dalam seminggu siswa hanya mendapatkan layanan tatap muka beberapa jam saja.

Baca Juga: Resmi Bergelar Profesor dan Menjabat di LIPI, Pria Asal Cirebon Pernah Jadi Lulusan Terbaik MTs

"Ini jelas kerugian besar bagi anak didik. Sebutnya belajar satu semester, tapi realitasnya hanya belajar beberapa jam saja," tuturnya.

Ia menambahkan, menggeser tahun ajaran menjadikannya selaras dengan tahun anggaran. Selama ini, berbedanya tahun anggaran dan tahun ajaran mengakibatkan kendala keuangan bagi sekolah karena keterlambatan dana bantuan operasional sekolah.

"Kepala sekolah harus berutang kemana-mana agar bisa menyelenggarakan ujian nasional karena dana Bos belum cair. Meskipun tahun ini sudah mulai diperbaiki, tetapi akan jauh lebih baik jika tahun anggaran dan ajaran disemarakkan seperti bidang-bidang lain diluar pendidikan," tuturnya.

Menggeser tahun ajaran juga dinilainya membantu orang tua mengatasi masalah ekonomi. Dengan anak didik kembali ke sekolah, bukan hanya kecemasan akan kesehatan yang hadir, tapi juga bertambahnya beban ekonomi orang tua, mulai dari biaya transportasi, biaya jajan dan biaya lainnya. Sementara kondisi ekonomi mayoritas rakyat indonesia sedang terpuruk.

"Jika tahun ajaran tak digeser dan PJJ tetap dijalankan maka tetap akan menyedot biaya kuota data atau seharusnya menyediakan gadget atau alat baru karena gadget lama sudah bermasalah atau akan digunakan orang tua keluar rumah menjalani New Normal yang dicanangkan pemerintah," tuturnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, 20 Mei 2020, bahwa keputusan mengenai pembukaan sekolah dan metode belajar akan ditetapkan berdasarkan pertimbangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Ia mengaku telah merencanakan berbagai skenario penyelenggaraan pendidikan. Tapi, keputusannya akan ada di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kemendikbud sendiri yang akan mengeksekusi dan mengoordinasikan keputusan tersebut.

"Kemendikbud menilai saat ini tidak diperlukan adanya perubahan tahun ajaran maupun tahun akademik. Tetapi metode belajarnya apakah belajar dari rumah atau di sekolah akan berdasarkan pertimbangan gugus tugas," tuturnya. ***

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X