Rabu, 27 Mei 2020

14 Universitas di Indonesia Ditugaskan Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi

- 19 Mei 2020, 17:07 WIB
MAHASISWA berjalan di depan Gedung Rektorat Unpad di Jatinangor.* /ADE MAMAD/PR

PIKIRAN RAKYAT – Sebanyak 14 universitas di Indonesia ditugaskan mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Salah satu dari 14 universitas itu yakni Universitas Padjadjaran (Unpad).

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Muchlis R. Luddin mengatakan, sampai saat ini belum ada perguruan tinggi yang mempunyai predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Oleh karena itu, Kemendikbud menugaskan 14 universitas menjadi pionir untuk masuk dalam Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Baca Juga: BERITA BAIK, Pasien Sembuh COVID-19 Indonesia Naik Jadi 4.467 Orang

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menilai apakah 14 universitas tersebut memenuhi nilai untuk mendapat predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Untuk tahap awal, pencanangan zona integritas diterapkan di level fakultas. Unpad mencanangkan zona integritas pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Dikatakan Muchlis, ada empat hal yang harus diperhatikan agar sebuah institusi memenuhi penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pertama, komitmen pimpinan institusi harus kuat dalam membangun zona integritas.

Baca Juga: Persib dalam Sejarah: Alejandro Tobar Pemain Asing Pertama Catatkan Hattrick maung Bandung

"Kalau integritas pimpinan tidak kuat, maka kemungkinan tidak lolos. Harus mulai dari pimpinan sampai level paling rendah, termasuk office boy," ujar Muchlis dalam mendeklarasikan pencanangkan kampus UNPAD sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui aplikasi Zoom, Selasa 19 Mei 2020.

Hal kedua yang harus diperhatikan untuk lolos mendapat predikat zona integritas yakni peningkatan kualitas layanan publik. Seringkali insititusi sekadar senang melakukan ritual. Namun, sebenarnya penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengacu pada praktik institusi sehari-hari dalam pelayanan publik.

Ketiga, institusi harus menjalankan strategi komunikasi yang baik. Dengan begitu, masyarakat menjadi tahu kegiatan yanh dikerjakan institusi.

Keempat, institusi harus terus menghasilkan inovasi dalam pelayanan publik. Kerap kali, institusi hanya melakukan kegiatan rutin. Padahal, lingkungan sekitar sudah berubah.***

Editor: Gita Pratiwi


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X