Fortusis: Siswa Miskin Harus Otomatis Diterima di SMA atau SMK Negeri

- 14 Mei 2020, 18:16 WIB
SEORANG warga melewati spanduk pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 salah satu SMK swasta, di Jalan Cisaranten Kulon, Kota Bandung, Senin (4/5/2020). Penilaian seleksi jalur prestasi PPDB Kota Bandung 2020 akan berpatokan pada nilai rapot. Nilai rapot yang dipakai yakni nilai rapot kelas 4, 5, 6 semester 1. /ADE BAYU INDRA/"PR"

PIKIRAN RAKYAT – Ketua Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Kota Bandung Dwi Subawanto mengatakan, siswa miskin harus otomatis diterima di SMA atau SMK negeri.

Mengingat, keterbatasan bantuan yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada siswa miskin yang bersekolah di sekolah swasta karena tidak diterima di sekolah negeri.

Pada 2019, Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya mengalokasikan bantuan biaya sekolah untuk siswa miskin di sekolah swasta untuk sekitar 450 peserta didik.

Baca Juga: Mekanisme Perusakan Organ Dalam Manusia oleh Virus Corona, Termasuk Kikis Dinding Saluran Pernapasan

Sementara, menurut Dwi, jumlah siswa yang dikategorikan Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) di Kota Bandung saja pada jenjang SMA dan SMK mencapai 17.500 orang.

Disparitas data itu terjadi karena Dinas Provinsi Jawa Barat hanya mendata siswa miskin yang mendaftar PPDB.

Sementara, siswa miskin yang langsung masuk ke SMA atau SMK swasta, tanpa mengikuti seleksi PPDB, tidak terdata sehingga tidak mendapat bantuan.

Padahal, banyak siswa miskin langsung memilih bersekolah di sekolah swasta karena pertimbangan paling dekat dari rumah. Dengan begitu, bisa menghemat biaya transportasi.

Baca Juga: Pernah Positif Virus Corona, Wander Luiz Akui Saat Ini Lebih Peduli Pola Hidup Sehat dan Bersih

Dikatakan Dwi, karena kuota bantuan dari Pemprov Jabar kepada siswa miskin terbatas, Pemerintah Kota Bandung juga mengalokasikan bantuan serupa.

Pemerintah Kota Bandung pada 2016 sempat memproteksi siswa warga miskin jenjang SD, SMP, SMA, SMK melalui APBD Kota Bandung dengan mengalokasikan dana sekitar Rp 480 miliar. Pada 2020, Pemerintah Kota Bandung melalui anggaran tambahan tahap 1 2020 telah mengalokasikan bantuan keuangan untuk siswa Rentan Melanjutkan Pendidikan (RMP) untuk tingkat SMA dan SMK sebesar Rp 33,7 miliar.

"Melihat tidak semua siswa miskin dibantu Pemprov Jabar, Fortusis menuntut agar Dinas Pendidikan menggaransi siswa KETM otomatis diterima pada jalur afirmasi," ucap Dwi kepada "PR", Kamis 14 Mei 2020.

Baca Juga: Punya Pemilik Baru, Newcastle United Berambisi Bawa Gareth Bale Pulang ke Liga Primer Inggris

Sekertaris Dinas Pendidikan Kota Bandung Cucu Saputra menjelaskan, perbedaan data siswa miskin yang dimiliki antara Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar karena sumber data yang berbeda.

Dinas Pendidikan Kota Bandung mendata siswa miskin dari proposal bantuan yang diajukan sekolah. Sementara, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mendapat data siswa miskin dari data pendaftar PPDB.

Menurut Cucu, seharusnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menanggung biaya sekolah semua siswa miskin di sekolah swasta, bukan Pemerintah Kota Bandung. Hal itu karena pengelolaan SMA dan SMK menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat.***

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X