Kamis, 2 April 2020

Rp 72 Triliun, Dana Desa yang Dikucurkan Tahun ini, Mahasiswa Bisa Membuat Proyek di Desa

- 11 Februari 2020, 15:26 WIB
PENGENDARA melintasi jalan di Desa Hegarmukti, Kab. Bekasi. * /TOMMI ANDRYANDY/"PR"

PIKIRAN RAKYAT - Transfer dana desa secara langsung dinilai akan berpengaruh positif terhadap kebijakan Kampus Merdeka.

Mahasiswa akan didorong untuk turun ke desa melaksanakan berbagai proyek.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, salah satu ambisi Kemendikbud melalui Kampus Merdeka adalah memunculkan sebanyak mungkin mahasiswa turun ke desa.

Baca Juga: Penggunaan Tembakau Alternatif Ganti Rokok Didorong sebagai Solusi Tambahan dalam Mengurangi Penyakit Tidak Menular

Di sana, mahasiswa bisa melakukan berbagai proyek desa maupun perbaikan kualitas SDM selama 1 atau 2 semester.

Sebagaimana diketahui, salah satu program Kampus Merdeka adalah adanya kesempatan belajar di luar prodi sampai 3 semester.

"Mahasiswa dan tim mereka bisa melakukan perbaikan kualitas SDM, membuat proyek di desa untuk mendukung proyek dana desa, meningkatkan output daripada pendanaan dana desa tersebut," ujarnya, Senin, 10 Februari 2020.

Baca Juga: Pelatih Manchester United Memiliki Niatan untuk Jual Alexis Sanchez Musim Panas Nanti

Ia mengatakan, proyek turun ke desa bisa menjadi pembelajaran bagi mahasiswa dan juga sarana penguatan karakter.

Hal itu juga dinilainya relevan untuk proses penguatan kepemimpinan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dana desa yang dikucurkan tahun ini sebesar Rp 72 triliun. Ada beberapa perubahan terkait dengan penyaluran dana desa.

Baca Juga: Mobil Menyeberang Jalur dan Terguling, Satu Penumpang Tewas dalam Kecelakaan di Tol Cipali

loading...

Untuk tahun ini, penyaluran Dana Desa dilakukan dengan mekanisme penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dan penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan dalam tanggal dan waktu yang sama.

Mekanisme tersebut diterapkan supaya dana lebih cepat diterima oleh desa.

Pengawasan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, dana dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, baik dalam bentuk dana BOS dan dana desa, akan ditransfer secara langsung.

Baca Juga: Bantuan Kemanusiaan Minim, Situasi di Kota Idlib Suriah Seperti Hari Kiamat

Pengawasan dan pembinaannya akan dilakukan dari Kemendagri, Kemenkeu, Kemendikbud serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) agar dana tidak disalahgunakan.

"Tentunya pembinaan dan pengawasan ini akan betul-betul disusun secara teknis, baik kepala sekolah dan kepala desa dapat memiliki otonomi yang lebih besar dari penggunaan dana tersebut. Karena masing-masing daerah memiliki kebutuhan yang berbeda, tetapi akan dijaga akuntabilitasnya jangan sampai disalahgunakan," tuturnya.

Menurut Tito, Kemendagri dan Kemendikbud juga telah sepakat untuk  melakukan pembinaan dan pengawasan anggaran pendidikan tersebut.

Baca Juga: Bocah Berumur 12 Tahun Didakwa Karena Dugaan Nyanyian Rasialisme di Liga Skotlandia

Upaya ini, katanya, dilakukan untuk mendukung salah satu program Presiden Joko Widodo, terkait penyederhanaan birokrasi melalui reformasi birokrasi dan otomasi dan integrasi sistem layanan.

"Kami akan keluarkan semacam Peraturan Bersama Menteri (PBM) sebagai arahan atau petunjuk kepada Pemda, lebih khususnya lagi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka untuk membina dan pengawasan. Dan untuk ke depannya kami sedang berupaya ada sistem digital untuk membantu memonitor agar pengawasan menjadi lebih mudah dan transparan," ujar Tito.

Baca Juga: Curug Indra Mempercantik Diri, Marwan : Penataan Objek Wisata Harus Mampu Ciptakan Lapangan Kerja

Tito menambahkan, Pemerintah Pusat telah menyediakan tim untuk membantu program-program yang bermutu, sehingga penggunaan anggaran dana desa benar-benar berdampak kepada masyarakat.

"Kami akan membentuk tim gabungan dengan Kementerian Desa, untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan secara langsung kepada kepala-kepala desa. Penjelasan berupa program yang perlu dikerjakan, program yang sesuai dengan arahan Pak Presiden, yang pada intinya adalah padat karya. Guna memperkuat daya tahan ekonomi" ujarnya. ***

Halaman:

Editor: Syamsul Bachri

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X