Jumat, 17 Januari 2020

Ujian Nasional Dihapus, Sudah Lama Disuarakan karena Tidak Adil

- 12 Desember 2019, 20:48 WIB
SISWA belajar bersama saat menanti pergantian jadwal gelombang kedua Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMA Negeri 1 Salatiga, Senin 1 April 2019.* /DOK. ANTARA

PIKIRAN RAKYAT - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Cirebon Abdul Haris sangat sepakat dengan rencana penghapusan Ujian Nasional.

Apalagi, menurut Haris, tuntutan penghapusan UN juga sebenarnya sudah lama disuarakan sejumlah kalangan.

"Tuntutan penghapusan UN yang disuarakan sejumlah kalangan beberapa kali dalam beberapa kesempatan memang lebih kepada alasan, penyeragaman itu sangat tidak adil. Karena faktanya, kemampuan siswa, dengan sarana dan fasilitas yang berbeda dari Sabang sampai Merauke tentu juga hasilnya akan berbeda-beda. Jangankan Sabang sampai Merauke, di dalam satu wilayah administrasi kabupaten saja pasti masing-masing sekolah memiliki sarana dan fasilitas yang berbeda-beda," katanya.

Baca Juga: Bumdes Bekasi Aman dari Sanksi Jokowi

Menurutnya, UN selama ini bukan hanya telah membebani siswa, namun juga orang tua dan guru. 

"Hasil UN juga seolah-olah telah menjadi orientasi dan tujuan akhir pendidikan," katanya.

UN menurut Haris juga tidak sejalan dengan fungsi guru dan hak otonomnya sebagai pendidik, yang paling memiliki legitimasi profesi untuk melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran terhadap siswa.

Baca Juga: Libur Natal dan Tahun Baru, Pengusaha Hotel Diimbau Tidak Menaikkan Tarif Terlalu Tinggi

Haris menilai, orientasi kepada hasil UN semakin mendegradasi tugas utama guru sebagai pendidik, hanya sebagai pengajar. Ditambahnya jam belajar untuk pendalaman materi, hanya benar-benar berorientasi kepada hasil UN.

"Akibat lanjutnya adalah fenomena semakin kurangnya adab atau budi pekerti anak didik sekarang," katanya.

Dengan berbagai beban guru yang semuanya hanya ditujukan kepada orientasi hasil UN,  menyebabkan fungsi institusi pendidikan sekarang ini, menurutnya bukan lagi membangun karakter bangsa, namun lebih kepada penghargaan kepada materi.

"Jangan salahkan guru kalau kalau mutu pendidikan dinilai belum baik, karena ini juga akibat dari sistem dan kebijakan pendidikan yang kurang tepat," katanya. 


Editor: Abdul Muhaemin

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X