Jumat, 17 Januari 2020

KPAI Kritisi Kebijakan Kuota Zonasi Murni PPDB yang Turun sebagai Langkah Mundur Mendikbud Nadiem Makarim

- 12 Desember 2019, 16:11 WIB
SUASANA daftar ulang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 1 Cimahi, Selasa 9 Juli 2019.* /RIRIN NUR FEBRIANI/ PR

JAKARTA, (PR).- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyayangkan penurunan persentasi zonasi jarak murni dari 80 persen menjadi 50 persen.

Hal tersebut dianggap sebagai langkah mundur yang dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

“Padahal, sudah banyak daerah yang mampu dan konsisten menjalankan 80 persen zonasi jarak murni walau dengan segala keterbatasan. Pemerintah seharusnya menambah jumlah sekolah negeri, bukan menurunkan persentasi zonasi murni,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2019.

Baca Juga: Hapus Ujian Nasional, Nadiem Makarim Dapat Dukungan PSI

Ia menuturkan, selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin justru mengeluarkan biaya pendidikan yang lebih besar dibandingkan anak-anak dari keluarga kaya. Pasalnya, seleksi PPDB menggunakan hasil UN.

“Anak-anak kaya mampu bayar bimbel, sehingga nilai UN nya bisa tinggi jadi bisa memilih sekolah negeri manapun karena tinggi nya nilai UN. Sementara jumlah sekolah negeri minim,” ucapnya.

Akibatnya, ucap dia, sekolah negeri didominasi anak-anak dari keluarga kaya. Anak-anak dari keluarga miskin justru harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk pendidikan di sekolah swasta.

Baca Juga: Yusril Ihza Mahendra Yakin Mahkamah Agung Akan Menolak Permohonan Kasasi Kedua Prabowo-Sandi

“Apalagi Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) juga memenangkan Kemendikbud dalam judicial review kebijakan PPDB sistem zonasi yang digugat Samsudin dkk, sebagai perwakilan masyarakat yang merasa dirugikan dengan sistem zonasi dalam PPDB,” kata Retno.

Halaman:

Editor: Gita Pratiwi

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X