Jumat, 24 Januari 2020

Soal Revitalisasi Guru, IKA UPI Komisariat Departemen Sejarah Beri Masukan untuk Mendikbud Nadiem Makarim

- 10 Desember 2019, 15:03 WIB
Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.*/REUTERS /

BANDUNG, (PR).- Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) Komisariat Departemen Pendidikan Sejarah menyampaikan masukan terkait revitalisasi profesionalisme guru kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim secara resmi.

Selain soal profesionalisme guru, IKA UPI Komisariat Departemen Sejarah juga memberikan beberapa rekomendasi perbaikan pendidikan.

Sekretaris IKA UPI Komisariat Departemen Sejarah Najip menjelaskan, rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil Seminar Nasional Revitalisasi Profesionalisme Guru yang dilaksanakan di UPI pada Sabtu, 7 Desember 2019 lalu.

Baca Juga: Peneliti dengan Kualifikasi S3 Baru 15 Persen

"Rekomendasi dikirim kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk bahan masukan kebijakan pada Rapat Koordinasi Peluncuran Kebijakan Merdeka Belajar pada Rabu (11/12/2019) di Jakarta nanti," katanya melalui siaran pers, Selasa, 10 Desember 2019.

Rekomendasi tersebut, kata dia, merupakan hasil seminar yang diikuti oleh sekitar 1.000 peserta seminar yang nerasal dari kalangan pendidikan, mulai pendidikan usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Selain itu, terdapat pula yayasan pendidikan, lembaga bimbingan belajar, Dinas Pendidikan, lembaga pendidikan kepolisian, dan lembaga pengembangan sumber daya manusia di bawah naungan BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun kalangan pendidikan tinggi berasal dari 27 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang tersebar di sejumlah kota di Indonesia.

"Seminar Nasional ini, merupakan respon terhadap keinginan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyerap aspirasi dan solusi bagi masalah pendidikan di tanah air yang begitu kompleks. Selain itu juga merespons rencana Kebijakan Merdeka Belajar akibat dari kurangnya kualitas pembelajaran yang memadai, banyaknya beban administrasi guru yang kurang bermanfaat, dan peraturan zonasi yang fleksibel," tutur Najip.

Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Artikel Terkait

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Jawa Barat Network

X