KPAI Dorong Nadiem Makarim Lanjutkan Kebijakan Zonasi Pendidikan

- 9 Desember 2019, 20:42 WIB
CALON siswa didampingi orang tua melakukan proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA melalui sistem zonasi di SMAN 2 Kota Bekasi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 17 Juni 2019.*/ANTARA /null

JAKARTA, (PR).- Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendorong Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk melanjutkan kebijakan zonasi pendidikan guna membenahi berbagai standar nasional pendidikan di Indonesia.

"Zonasi (pendidikan) ini untuk membangun kualitas pendidikan, untuk meratakan guru, meratakan sarana dan prasarana. Ini harus dimulai," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti dalam Workshop bertajuk “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan” di Jakarta, Senin 9 Dwsember 2019.

Ia mengatakan bahwa KPAI mengusulkan agar pendekatan zonasi tidak hanya digunakan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), tetapi juga untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan, mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik sampai dengan kualitas sarana prasarana.

Baca Juga: Hari Antikorupsi, Jokowi Pilih Tonton Nadiem Makarim dan Erick Thohir Daripada Penuhi Undangan KPK

Penerapan sistem zonasi pendidikan, katanya, perlu dilakukan untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas sehingga diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat.

loading...

Minimnya sekolah negeri di jenjang SMP dan SMA juga harus diatasi melalui sistem zonasi pendidikan, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk segera membangun sekolah dan infrastruktur yang dapat mendukung kualitas pendidikan.

"Kalau tidak ditambah, maka setiap tahun kita akan menghadapi keluhan masyarakat dan masalah PPDB di setiap daerah," katanya.

Baca Juga: Nadiem Makarim Bicara Soal Kemerdekaan Belajar Siswa dan Dosen Bergerak di Kehidupan Kampus

Oleh karena itu, KPAI mendorong pemerintah pusat untuk tidak hanya melakukan zonasi siswa, tetapi juga zonasi guru dan zonasi pendidikan yang melibatkan setidaknya 7 Kementerian/Lembaga.

Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko

Sumber: Antara


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X