Rabu, 11 Desember 2019

Calon Guru Jangan Khawatirkan Biaya PPG

- 14 November 2019, 15:01 WIB
ILUSTRASI.*/CANVA

JAKARTA, (PR).- Calon guru seharusnya tidak mengkhawatirkan biaya pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan mandiri. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan, biaya PPG tidak akan lebih mahal dari biaya pendidikan profesi lain. Pemerintah juga siap memberikan bantuan dengan ketentuan khusus.

Direktur Jenderal Belmawa Ismunandar mengatakan, yang paling penting bagi calon guru dalam mengikuti PPG adalah melihat kesiapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Peserta PPG harus memastikan mengikuti pendidikan di lembaga dan program studi terakreditasi minimal B. Oleh karena itu, Ditjen Belmawa menunjuk 63 LPTK dari negeri dan swasta untuk merekrut sebanyak 12.225 calon guru profesional bersertifikasi nasional.

"PPG sebetulnya mahal atau tidak itu relatif. Harus ditanyakan atau di benchmark dengan pendidikan profesi yang lain atau dibandingkan saja dengan SPP di prodi-prodi yang lain. Jadi kalau mahal atau tidak Itu dibandingkan sendiri silakan, masyarakat bisa menilai sendiri," ujar Ismunandar di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu, 13 November 2019.

Ia menegaskan, Belmawa terus mengawasi proses penyelenggaraan PPG. Mulai dari proses pelaksanaan hingga memantau kompetensi lulusannya. Belmawa akan mengganti LPTK yang terbukti tidak mampu melahirkan calon guru berkualitas. Indikator penilaiannya dilihat dari tingkat kegagalan uji kompetensi mahasiswa PPG tinggi.

"Kami juga menyediakan alokasi KIP-Kuliah untuk mahasiswa miskin dan proporsinya idealnya sama dengan proporsi di program studi universitas. Kalau di negeri itu ada kewajiban 20% dari keluarga yang kurang mampu. Asal itu bisa dipenuhi, kami harap tidak ada alasan lah orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi kemudian tidak bisa ikut PPG," katanya.

Ismunandar berharap, melalui PPG, mahasiswa fresh graduate dapat memiliki kesempatan untuk menjadi guru. Kebutuhan guru setiap tahun untuk mengisi sekolah pada semua jenjang sekitar 40.000 guru. "Selain itu melalui PPG calon guru dapat mengajarkan mata pelajaran yang diasuh itu dengan baik, paham akan psikologi siswanya, dan tahu teknologi yang cocok untuk men-deliver materi kepada siswa-siswanya," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim mengatakan, calon guru yang akan ikut PPG prajabatan mandiri sebagian besar memiliki kemampuan ekonomi. Dengan demikian, besaran biaya seharusnya tidak menjadi kendala. Menurut dia, pemerintah juga sebaiknya tidak membantu mengalokasikan anggaran untuk PPG prajabatan mandiri.

Menurut Ramli, masih banyak program yang membutuhkan dana dari pemerintah untuk menuntaskan kekurangan guru dan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Ia menegaskan, mengganti guru pensiun jauh lebih prioritas dibanding membiayai guru prajabatan.

“Tanpa dibiayai, kami yakin peminat PPG prajabatan mandiri ini akan sangat besar. Setinggi animo alumni SMA memasuki bangku kuliah di LPTK, sehingga memang diharapkan perlakukan PPG ini sama dengan program profesi dokter, Kenotariatan, advokat, apoteker dan insinyur. Tidak dibiayai pemerintah,” katanya.

Ia menuturkan, PPG prajabatan mandiri masih dianggap bagian dari perkuliahan. Menurut dia, jika para sarjana pendidikan bisa melanjutkan pendidikan ke S2 dalam jumlah yang besar, berarti ada kemampuan finansial di dalamnya.

“Apalagi profesi guru ini sudah mengerucut menuju jalan menjadi guru, sehingga biaya untuk mengikuti program tersebut bakal ditanggung oleh orangtua masing-masing. Jadi meskipun belum bekerja menjadi guru, pendaftar PPG parajabatan mandiri kami perkirakan tetap banyak,” ujarnya.***



Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

X