Minggu, 15 Desember 2019

Kompetensi Guru Masih Jadi Persoalan

- 12 November 2019, 15:59 WIB
SEKRETARIS IKA Pendidikan Sejarah UPI Najip Hendra berjalan melewati pengumuman pendaftaran Seminar Nasional Revitalisasi Profesionalisme Guru yang sudah ditutup, pada konferensi pers di Gedung UC Kampus UPI, Jalan Setiabudi, Kota Bandung, Senin, 11 November 2019. Seminar yang rencananya akan berlangsung pada 7 Desember 2019 itu, membahas tentang profesionalisme guru dari berbagai sudut pandang.*/ADE BAYU INDRA/PR

BANDUNG, (PR).- Guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) dengan nilai baik tak lebih hanya 30 persen. Tata kelola guru perlu mendapat perhatian dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Komisariat Departemen Pendidikan Sejarah Dadan Wildan Anas mengatakan, guru belum memahami secara utuh tentang profesinya. Hasil UKG menunjukkan, guru yang lulus dengan nilai minimal 80 hanya 30 persen. Artinya, ada 70 persen guru yang tidak kompeten.

Kondisi itu masih ditambah dengan ketiadaan standar yang dimiliki oleh kepala sekolah. Ketua Pengurus Besar PGRI Dudung Nurullah Koswara mengungkapkan, sekitar 70 persen dari total kepala sekolah belum memiliki kompetensi standar.

Sekretaris IKA UPI Komisariat Departemen Sejarah Najip Hendra S.P. mengatakan, guru saat ini menjadi profesi terbuka. Artinya, sarjana apapun bisa menjadi guru asal sudah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dengan kondisi yang ada saat ini, persoalan guru di Indonesia perlu dilihat secara menyeluruh.

"Dengan regulasi yang ada saat ini, bagaimana sih profesionalisme guru ini? Tahapannya apa saja. Banyak keluhan guru saat ini, beban kerja mereka banyak (soal) administrasi," tutur Najip pada konferensi pers di UPI, Senin (11/11/2019).

Ia mengatakan, pemerintah saatini menggunakan UKG sebagai alat untuk mengukur profesionalisme guru. Namun di lain sisi, ada pendapat yang menyampaikan, UKG tidak cukup valid untuk mengukur hal itu.

Najip mengutip pendapat pakar kurikulum PU Said Hamid Hasan yang menyebut kompetensi guru seharusnya dilihat dari kualifikasi lewat pendidikan, serta dari pengamatan dan wawancara. Bukan dengan UKG semata.

Najib mengatakan, soal kompetensi ini menjadi salah satu isu sentral di antara banyak persoalan dalam tata kelola guru di Indonesia. Peran guru vital sebagai penggerak sumber daya manusia.

"Maka itu kami ingin memberi masukan kepada pemerintah, kepada Menteri Nadiem Makarim. Katanya di 100 hari pertama ini akan mendengar pendapat pakar," katanya.

IKA UPI Komisariat Departemen Sejarah akan mengumpulkan pakar dan guru-guru untuk memdudukkan persoalan tata kelola guru ini dalam Smeinar Revitalisasi Profesionalisme Guru. "Tujuannya ada rekomendasi yang akan disampaikan ke pemerintah pusat," katanya.

Ketua Panitia Seminar Luqman Amin mengatakan, sedikitnya 1.000 guru dari berbagai kota di Indonesia sudah mendaftar dan siap hadir pada 7 Desember 2019 mendatang.***



Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

X