Rektor Unpar: Mahasiswa Bukan Hanya Warga Kampus

- 27 September 2019, 11:58 WIB
MAHASISWA dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, Selasa 24 September 2019.*/ANTARA
MAHASISWA dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, Selasa 24 September 2019.*/ANTARA

BANDUNG, (PR).- Rektor Universitas Katolik Parahyangan Mangadar Situmorang berpendapat, mahasiswa tak bisa dilihat sebagai warga kampus saja. Mereka adalah warga negara yang mempunyai gagasan-gagasan.

Mangadar mengatakan, alam demokrasi memberi ruang terbuka untuk berbeda pendapat. Tak terkecuali di kampus.

"Ada banyak pilihan-pilihan," katanya saat dimintai pendapatnya, Jumat, 27 September 2019. Pendapat ini terkait pernyataan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir yang meminta agar Rektor semua perguruan tinggi meredam unjuk rasa.

Menurut Mangadar, keputusan mahasiswa turun ke jalan merupakan pilihan politik mereka sebagai Warga Negara Indonesia. "Setahu saya, tidak ada Rektor yang menginstruksikan mahasiswa turun ke jalan," ujarnya.

Di kampusnya, Mangadar pun tak melarang ataupun menganjurkan untuk turun ke jalan. Semua aksi itu merupakan keputusan mahasiswa.

"Mereka punya hak sebagai warga negara. Saya juga kerap berbeda pendapat dengan mahasiswa, tapi saya tidak bisa memaksakan pendapat," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Menristekdikti Mohamad Nasir akan menjatuhkan sanksi kepada rektor dan dosen yang terbukti mengerahkan mahasiswa untuk berdemonstrasi. Pasalnya, ucap Nasir, tuntutan mahasiswa sudah dipenuhi DPR dengan menunda pengesahan RKUHP dan RUU lainnya yang dianggap bermasalah dalam rapat paripurna lalu.

Ia menegaskan, Kemenristekdikti akan melibatkan Polri untuk menelusuri kemungkinan adanya tindakan inkonstitusional dari rektor. Menurut dia, sebagai pegawai negeri sipil, rektor tidak boleh mendorong mahasiswa untuk melakukan aksi turun ke jalan.

“Tolong mahasiswa diajak bicara yang baik, jangan sampai anarkis. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional. Rektor di semua perguruan tinggi tolong jangan mahasiswa dikerahkan untuk demo. Ajak mahasiswa kembali ke kampus untuk diajak dialog. Jangan dibiarkan dan dilepas,” kata Nasir di Kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Kamis 26 September 2019. 

Ia menilai, aksi demonstrasi tidak merefleksikan peran mahasiswa yang dianggap kalangan intelektual. Menurut dia, dalam iklim demokrasi, penyampaian aspirasi dan pendapat bisa dilakukan dengan dialog.***

Editor: Endah Asih


Tags

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X