Jumat, 21 Februari 2020

Kepala Sekolah Khawatir Anggaran Pemprov Tidak Bisa Menutup Iuran SMA

- 6 September 2019, 17:44 WIB
ILUSTRASI rencana program SPP gratis.*

BANDUNG, (PR).- Anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk membebaskan iuran bulanan SMA negeri tidak cukup memenuhi biaya operasional yang selama ini ditanggung oleh siswa. Biaya operasional di kota besar, seperti Kota Bandung, lebih tinggi dibanding daerah lainnya.

Kepala SMAN 9 Bandung Agus Setia Mulyasi mengatakan, saat ini kelas X menanggung iuran bulanan sebesar Rp 350 ribu. "Itu tergolong paling kecil untuk di Kota Bandung," kata Agus saat dihubungi PR Online, Jumat 6 September 2019. Tahun lalu, sebanyak 207 siswa yang tidak mampu dibebaskan dari biaya.

SMAN 9 Bandung masuk klaster 3 sehingga nantinya akan mendapat anggaran Rp 150 ribu per siswa per bulan dari Pemprov Jabar. Angka itu tak sampai setengah dari iuran bulanan yang saat ini berlaku.

Meski begitu, ia menyambut baik kebijakan membebaskan iuran bulanan ini. Dengan begitu kesenjangan antarsekolah bisa semakin kecil. Hanya saja perlu regulasi untuk memenuhi kekurangan sekolah.

"Pemprov tidak boleh melarang orangtua yang ingin memberi sumbangan untuk operasional di sekolah masing-masing. Makanya nanti pemerintah harus buat regulasi dulu, aturannya bagaimana," katanya.

Ia menjelaskan, jika ingin membebaskan siswa dari segala pungutan, perlu membuat penelitian yang menyeluruh. Penelitian itu untuk melihat berapa kebutuhan setiap siswa setiap bulannya. Agus sendiri pernah terlibat pada kajian serupa pada 2012. Pada tahun itu unit coast per siswa per tahun sebesar Rp 4.650.000. Dari jumlah itu, ditutup dari APBN sebesar Rp 1.400.000.

"Nah kalau mau membebaskan, selesihnya yang ditanggung oleh pemerintah," katanya.

Hanya sepertiga

Kepala SMAN 20 Heniyati mengatakan, sekolahnya juga masuk klaster 3 yang mendapat anggaran Rp 150 ribu per siswa per bulan. Sementara selama ini iuran setiap bulannya sebesar Rp 450 ribu. Anggaran itu dirasa tidak mencukupi kebutuhan operasional. "Hanya sepertiga saja," ujarnya.

Ia berharap, pemerintah tidak mengeneralisasi kebutuhan sekolah di seluruh Jawa Barat. Ia berharap masih diperkenankan untuk meminta bantuan ke orangtua.

Halaman:

Editor: anef

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X