Minggu, 7 Juni 2020

Pengamat: Rencana SPP Gratis Salah Sasaran

- 27 Agustus 2019, 07:51 WIB
ILUSTRASI rencana program SPP gratis.*

BANDUNG,(PR).- Program menggratiskan SPP untuk SMA, SMK, dan SLB mulai 2020, dinilai salah sasaran. Hal itu tidak akan mendongkrak mutu pendidikan di Jawa Barat. Pemprov Jabar disarankan mengadopsi pembiayaan di pendidikan tinggi untuk mengganti SPP.

Pengamat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan mengatakan, seringkali pemerintah salah menerapkan diksi terkait program dengan kata-kata 'gratis' dalam pendidikan. Karena, yang dibiayai pemerintah hanya satu komponen. 

"Sementara dalam pendidikan, ada tiga komponen pembiayaan yaitu investasi, operasional, dan personal. Yang ditanggung pemerintah itu yang operasional. Sedangkan yang personal tetap ditanggung oleh orang tua siswa. Bahkan jumlahnya jauh lebih besar dari operasional," tutur Cecep, Senin, 26 Agustus 2019.

Kata gratis, kata Cecep, akan diasumsikan oleh publik sebagai pendidikan tanpa biaya sedikit pun. Padahal kenyataannya, untuk biaya personal masih tetap ada.

Cecep mengatakan, Pmerintah Provinsi Jawa Barat seharusnya terbuka dari awal tentang apakah program itu termasuk melarang adanya pungutan lain-lain di sekolah atau tidak. Selain itu, Pemprov Jabar juga harus merilis standar biaya pendidikan di Jabar untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB tiap tahun untuk tiap siswa.

"Di pemerintah pusat memang sudah ada. Tinggal di tingkat provinsi dibuatkan dalam produk hukum berupa perda. Standar ini dengan jelas menunjukkan kebutuhan sekolah," ucapnya.

Cecep menyarankan Pemprov Jabar dapat mengadopsi sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi untuk pembiayaan pendidikan pengganti SPP. Pembiayaan tersebut, dinilai Cecep, lebih adil bagi orang tua siswa karena didasarkan pada pendapatan orang tua siswa.

Selain itu, untuk mencukupi kebutuhan sekolah, partisipasi dari pihak lain seperti CSR bisa dimanfaatkan. Cecep menilai, jika masih ada kekurangan di operasional meskipun sudah dibiayai BOS pusat, BPMU, BOS kota/kabupaten, partisipasi masyarakat, dan CSR, dapat ditutup oleh anggaran dari APBD.

Sosialisasi lebih dulu

Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Jawa Barat, Hadi Sumantoro menyebutkan pihaknya mendukung penuh rencana itu. Akan tetapi, sekolah-sekolah di Jabar memerlukan sosialisasi untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait program tersebut.

Halaman:

Editor: Endah Asih


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X