Jumat, 21 Februari 2020

Manajemen Riset Indonesia Perlu Diperbaiki

- 21 Agustus 2019, 20:59 WIB
PROFESSOR and Chairperson of the Department of Community and Regional Planning, Alabama A&M University yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional Deden Rukmana saat berbicara di Simposium Penulisan Jurnal Internasional yang Berkualitas di Universitas Muhammadiyah Bandung, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Rabu, 21 Agustus 2019.*/CATUR RATNA WULANDARI/PR

BANDUNG, (PR).- Indonesia perlu memperbaiki manajemen risetnya. Tidak hanya soal pendanaan, tetapi juga cara kerja riset agar lebih efektif dalam menghasilkan riset yang berkualitas.

Professor and Chairperson of the Department of Community and Regional Planning, Alabama A&M University yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional Deden Rukmana mengatakan, saat ini dana riset Indonesia sekitar 80 persennya berasal dari pemerintah. Belum banyak industri maupun lembaga yang mau mengalokasikan dana penelitian.

"Perbandingan jumlah peneliti dengan jumlah penduduk Indonesia juga kecil. Besar anggaran penelitian juga kecil," kata Deden saat berbicara di Simposium Penulisan Jurnal Internasional yang Berkualitas di Universitas Muhammadiyah Bandung, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Rabu, 21 Agustus 2019.

Ia mengatakan, publikasi ilmiah internasional adalah salah satu cara agar ilmuwan Indonesia bisa masuk ke jantung ilmu pengetahuan. Pada akhirnya, upaya tersebut akan meningkatkan sumber daya manusia pendidikan tinggi.

Kewajiban dosen untuk mempunyai publikasi ilmiah yang terindeks Scopus, menurut Deden, sebagai cara agar peneliti Indonesia tidak terjebak pada predstory publisher atau jurnal ptedator yang hanya mementingkan keuntungan bagi penerbit semata. Konsekuensinya, ada biaya yang harus ditanggung oleh peneliti untuk bisa menjangkau Scopus.

"Biayanya jangan dibebankan ke dosen atau penelitinya. Kalau Kemenristekdikti ada anggaran, dipakai untuk itu," katanya.

Menurut Deden, sebaiknya soal publikasi ilmiah internasional ini tidak dipukul rata bagi semua perguruan tinggi. Mengingat tak semua perguruan tinggi fokis sebagai research university.

"Kita tidak bisa mengharapkan semua 4.700 perguruan tinggi bisa publikasi Scopus semua. Bisa dibagi, yang ini cukup akreditasi nasional, dan sebagainya. Jangan pukul rata. Di Amerika juga begitu. Ada yang wajib satu, ada yang wajib empat," tuturnya.

Pengajar dan peneliti di Nanyang Technological University (NTU) Singapura Mahardika Pratama mengatakan, selain soal publikasi ilmiah, hal lain yang penting diperhatikan ialah dampak penelitian itu. "Publikasi satu hal penting, tapi impact juga penting. Kalau melakukan riset, harus menyelesaikan permasalahan," katanya.

Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X