Rabu, 26 Februari 2020

Untuk Maju, Dunia Pendidikan Indonesia Harus Melompat

- 18 Agustus 2019, 12:40 WIB
ILUSTRASI pendidikan vokasi.*/KEMENDIKBUD.GO.ID

JAKARTA, (PR).- Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor paling penting dalam menghadapi tantangan dan persaingan global yang semakin berat. Oleh sebab itu, Indonesia harus melakukan lompatan-lompatan kemajuan untuk di bidang pendidikan. Guru menjadi kunci utama untuk merealisasikan hal tersebut. 

Presiden RI Joko Widodo menegaskan, pembangunan SDM sebagai langkah awal bagi kemajuan Indonesia. Pasalnya, tanpa dukungan SDM yang unggul, Indonesia akan sulit rasanya untuk menciptakan inovasi di segala bidang. 

Ia menyatakan, fokus pemerintahannya dalam periode mendatang ialah pembangunan manusia. Menurut dia, tema peringatan HUT ke-74 Republik Indonesia, “SDM Unggul Indonesia Maju”, kali ini pun berangkat dari hal tersebut.

“Dalam periode yang kedua ini, lima tahun ke depan, kita akan fokus, kita akan konsentrasi, kepada pembangunan manusia,” ucap Jokowi beberapa saat sebelum menjadi Inspektur Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019. 

Ia mengatakan, pembangunan SDM mencakup beragam program, terutama bidang kesehatan dan pendidikan nasional. SDM Indonesia harus dibekali dengan kemampuan yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri masa kini dan masa mendatang.

“Tetapi yang paling penting, sejak awal memang harus dibangun yang namanya karakter. Oleh sebab itu, budi pekerti menjadi sesuatu yang sangat penting. Ini mulai harus kita tata secara baik. Kalau sudah di perguruan tinggi, sudah saya sampaikan, target kita adalah mereka bisa berkompetisi di regional maupun global,” katanya.

Perubahan paradigma

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menambahkan, perlu ada sebuah reformasi paradigma pendidikan untuk membangun SDM unggul. Yaitu paradigma pendidikan adaptif yang mengikuti perkembangan zaman. 

Ia menjelaskan, reformasi pendidikan tersebut dapat dilakukan melalui sistem zonasi. Kebijakan ini diperlukan sebagai langkah awal untuk pemerataan pendidikan yang adil dan berkualitas. 

“Kebijakan zonasi bukan berhenti pada PPDB saja, melainkan akan meliputi penataan dan pemerataan guru, infrastruktur, berbagai sumber daya, pengintegrasian pendidikan formal dan non-formal, serta penataan ekosistem pendidikan,” kata Muhadjir.

Halaman:

Editor: Endah Asih

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X