Selasa, 18 Februari 2020

Pemerintah Perlu Perkuat Kebijakan Antariksa

- 13 Agustus 2019, 17:51 WIB
ILUSTRASI.*/CANVA

BANDUNG, (PR).- Pemerintah perlu menguatkan kebijakan bidang antariksa. Meski menjadi tumpuan teknologi masa depan, kegiatan antariksa belum mendapat prioritas, utamanya dari segi anggaran.

Ketua Indonesian Centre for Aid and Space Universitas Padjadjaran Atip Latipulhayat mengatakan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya antariksa membutuhkan teknologi tinggi dan berbiaya besar. Oleh sebabnya pada mulanya, negara menjadi pelaku utama dalam pengembangan antariksa.  

"Sekarang pemerintah perlu menguatkan lagi kebijakan kebijakan di bidang keruangkasaan ini dengan memberikan ruang dan kesempatan kepada putra putri Indonesia mendalami space teknologi karena sumber daya manusia kita masih terbatas. Pemerintah harus memberi perhatian, utamanya untuk anggaran," kata Atip setelah menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Kebijakan Penerbangan dan Antariksa 2019 di Kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur, Bandung, Selasa, 13 Agustus 2019.

Ia mengatakan, Indonesia mempunyai sumber daya antariksa yang melimpah. Misalnya saja, Indonesia berada di garis katulistiwa, berada di bawah Orbit Gostasioner (Geostationary Orbit) atau GSO.

GSO merupakan sumber daya antariksa yang strategis namun terbatas. Orbit ini sangat diminati oleh operator satelit buatan yang digunakan sebagai sarana komunikasi. Letaknya pada lintang 0 derajat menyebabkan satelit seolah diam terhadap suatu titik di permukaan bumi sehingga bisa tetap berhubungan dengan satelit.

"Indonesia harus mengoptimalkan posisi geografis yang dimilikinya. Saya berharap LAPAN bisa meyakinkan presiden agar memberi prioritas kebijakan dalam bidang keantariksaan agar bisa mengambil manfaat nonekonomi dan ekonomi dari kegiatan ini," kata Atip.

Dari segi regulasi, kata Atip, Indonesia sebenarnya menjadi pelopor. Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki hukum nasional keantariksaan yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013.

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Thomas Djamaluddin mengatakan, setelah UU Keantariksaan, pemerintah telah menerbitkan rencana induk keantariksaan 2016-2040. Rencana induk itu menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan yang bisa mempercepat pemanfaatan antariksa untuk pembangunan Indonesia. 

"Kami ingin rencana induk itu terimplementasi," ujarnya.

Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X