Minggu, 15 Desember 2019

Dugaan Penggelembungan Kuota, Tiga Organisasi Lapor ke Ombudsman Jabar

- 18 Juli 2019, 18:56 WIB
PPDB 2019.*/ANTARA

BANDUNG, (PR).- Tiga organisasi melaporkan dugaan penerimaan siswa baru oleh SMA Negeri di Kota Bandung di luar proses Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat. Sekolah-sekolah itu diduga menerima siswa lebih banyak dari kuota yang diumumkan ke masyarakat di awal pendaftaran PPDB online.

Tiga organisasi tersebut ialah Forum Orangtua Siswa (Fortusis), Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), dan Asosiasi Komite Sekolah Indonesia (Askida). Perwakilan tiga organisasi mendatangi Kantor Ombudsman Jabar di Jalan Kebonwaru, Kota Bandung, Kamis, 18 Juli 2019.

Ketua FAGI, Iwan Hermawan, mengatakan, kuota yang diumumkan SMA negeri itu rata-rata 34 siswa setiap rombongan belajar. Namun saat ini, jumlah siswa setiap kelas bervariasi, ada di antaranya yang menjadi 36 siswa.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses dan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang PPDB, jumlah peserta didik setiap rombongan belajar untuk SMA maksimal 36 siswa. Iwan menduga, ada kesengajaan tidak mengumumkan kuota maksimal untuk menampung siswa-siswa yang mendaftar di luar sistem yang seharusnya.

"Sengaja mengosongkan kuota. Diumumkan (kuotanya) 34 (siswa setiap rombel). Ada peluang menerima maksimal 36 siswa," katanya. Berdasarkan pantauannya, hal itu terjadi di semua sekolah.

Ketua Fortusis, Dwi Soebawanto, mengatakan, ada indikasi siswa susulan itu tidak mendaftar di SMA yang bersangkutan. Karena itu, hal ini merugikan para pendaftar yang tersingkir di proses PPDB online.

"Anggap saja satu sekolah ada 10 kelas (Kelas X). Kalau masing-masing tambah dua orang, satu sekolah tambah 20 orang. Di Kota Bandung ada 27 SMA negeri, jadi ada 540 siswa tambahan yang belum tentu daftar ke sekolah itu sebelumnya. Menurut laporan sementara ini, tidak daftar online. Ini ada ketidakadilan bagi mereka yang sudah mendaftar sebelumnya," tuturnya.

Jika sekolah berniat menambah kuota, kata dia, seharusnya diambil dari hasil seleksi sebelumnya. "Misalnya kemarin ditutup di nomor urut 360, ya harusnya kalau ditambah mulai 361 dan seterusnya," katanya.


Halaman:

Editor: Vebertina Manihuruk

Tags

Komentar

Terkini

X