Minggu, 15 Desember 2019

Ridwan Kamil Akan Evaluasi SMK se-Jawa Barat

- 17 Juli 2019, 14:01 WIB
GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil.*/DOK PR

BANDUNG, (PR).- Gubernur Jawa Barat Mochamad Ridwan Kamil meminta Dewan Pendikan Jabar yang baru dilantik segera melakukan inovasi. Hal itu terlebih pihaknya merencanakan untuk mengkaji ulang keberadaan SMK, dan rencana untuk menyisir anak-anak yang putus sekolah agar bisa kembali menuntut ilmu.

"Secara statistik penyumbang pengangguran terbesar saat ini adalah lulusan SMK. Kami sedang melakukan evaluasi SMK pada tahun 2019 ini, untuk diterapkan pada tahun 2020. (SMK ini) Apa dibubarkan direposisi, atau didirikan baru, yang namanya SMK harus sesuai dengan arah ekonomi baru, kalau digital ya arahkan kesana supaya keterserapannya makin tinggi," ujar dia usai melantik Dewan Pendidikan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu, 17 Juli 2019.

Menurut dia, terkait dengan evaluasi SMK di Jabar pihaknya akan belajar ke negara-negara yang berhasil menerapkan pendidikan vokasionalnya. Di antaranya Inggris, Singapura dan Jerman.

Ridwan menilai perlu melakukan evaluasi masalah pendidikan vokasional melalui SMK tersebut karena di masa yang akan datang khususnya ketika Indonesia berusia 199 tahun atau pada 2045 nanti, penduduk didominasi oleh usia kerja. Dengan demikian pihaknya harus mempersiapkannya mulai dari sekarang dengan meningkatkan kemampuan masyarakat agar bisa berkompetisi. 

Selain mereformasi SMK, Ridwan pun mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi Jabar di eranya akan menyisir anak-anak putus sekolah. Pihaknya akan menjemput bola langsung, tidak hanya sekedar menerima informasi dari pihak lain.

"Anak putus sekolah akan di jemput bola, informasi jangan hanya dari wartawan. Kita harus lebih gesit. Saya tidak mau mendengar ada yang anak sekolah menggelandang. Jangan sampai negara kurang gesit dan lalai," ujar dia.

Pihaknya, lanjut dia, harus meningkatakan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan. Pasalnya saat ini dana pendidikan tersedia dan terbilang besar, namun sayangnya masih sulit diakses sehingga terjadi anak putus sekolah.

"Salah satu fenomena yang saya temui yaitu anak putus sekolah. Jika probemnya masif maka kita bikin sistem. Kalau satu-satu (masalah) saya kira enggak masalah cukup via ajudan, namun kalau jumlahnya banyak bisa seperti Jabar quick respon. Dan putus sekolah juga banyak dan sering tidak terdeteksi oleh negara, akhirnya kita ngajak aktifis dan peduli pendidikan untuk menyisir termasuk media jangan sampai adalagi anak putus sekolah karena biayanya ada," kata dia.

Bahkan, lanjut Ridwan, dalam waktu dekat bulan depan, pihaknya akan memulai proses beasiswa untuk ke perguruan tinggi. "Kan Jokowi ada kartu universitas dan kita juga ada dianggarkan Rp 50 miliar untuk mereka yang akan bersekolah di universitas di Jabar," ucap dia.


Halaman:

Editor: Siska Nirmala

Tags

Komentar

Terkini

X