Sistem Zonasi, Pemerintah Kebablasan

- 10 Juli 2019, 18:19 WIB
PARA pembicara pada diskusi PPDB, di Aula Redaksi PR, Jalan Asia-Afrika, Kota Bandung, Rabu, 10 Juli 2019. Diskusi mengangkat tema

BANDUNG, (PR).- Pemerintah pusat dinilai kebablasan dalam mengatur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi. Pemerintah daerah tak leluasa mengatur PPDB sesuai kondisi daerahnya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 yang menjadi landasan PPDB berbasis zonasi tak sesuai dengan peraturan pemerintah dan tak sejalan dengan semangat otonomi daerah.

Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengatakan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 disebutkan, seleksi masuk kelas 10 dilakukan dengan menggunakan nilai Ujian Nasional (UN).

"Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional juga tidak ada (tentang) zonasi," kata Cecep saat berbicara di diskusi kelompok terfokus yang membahas tentang PPDB, di Aula Pikiran Rakyat, Rabu 10 Juli 2019.

Ia mengatakan, soal PPDB sebaiknya diserahkan ke daerah. Setelah otonomi daerah, pengelolaan sekolah diserahkan kepada pemerintah daerah, SD dan SMP diserahkan ke pemerintah kota dan kabupaten, sementara SMA dan SMK ke pemerintah provinsi. Guru-guru pun menjadi ASN di pemerintah daerah.

"PPDB juga begitu, biarkan diatur oleh pemerintah daerah," ujar Kepala Pusat Kebijakan Publik LPPM UPI sekaligus Direktur CeQu Darul Hikam ini.

loading...

Melihat pelaksanaan PPDB berbasis zonasi yang tak berjalan mulus, Cecep mengusulkan, agar pemerintah memperbaiki dan memeratakan sekolah terlebih dahulu sebelum menerapkan sistem zonasi.

"Pemerintah harus komprehensif. Apalah artinya seseorang belajar sampai puncak prestasi kalau tidak bisa ke SMA yang diharapkan," katanya.

Permendikbud terlalu kaku

Sekretaris PPDB Jawa Barat 2019 Dian Peniasiani mengatakan, Permendikbud itu memang terlalu kaku. Sehingga tidak ada ruang bagi daerah untuk melakukan penyesuaian sesuai kondisi yang ada. Permendikbud sudah menentukan kuota jalur zonasi sedikitnya 90 persen.

Ia mengatakan, masyarakat masih menjadikan SMA negeri sebagai pilihan utama. Sekolah swasta dengan kualitas beragam membuat masyarakat masih ragu.

Halaman:

Editor: Eva Fahas


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X