Kamis, 2 April 2020

Kemendikbud Bentuk Tim Satgas Zonasi

- 3 Juli 2019, 14:14 WIB
ILUSTRASI zonasi pendidikan.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk tim satgas implementasi zonasi pendidikan. Tim tersebut dibentuk untuk mendorong pemerintah daerah melaksanakan sistem zonasi pendidikan. Tim satgas tersebut dibagi ke dalam 8 klaster yang masing-masing dipimpin pejabat eselon 1 Kemendikbud.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, tim satgas berperan penting karena sistem zonasi merupakan langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan secara simultan. Menurut dia, kebijakan ini sebagai rangkaian proses kebijakan pendidikan terdahulu, yakni pendidikan karakter.

“Ini adalah serangkaian proses kebijakan, dan puncaknya adalah kebijakan zonasi ini. Jadi, ini titik akhirnya adalah titik zonasi ini,” kata Muhadjir di Kantor Kemendibud, Jakarta, Rabu 3 Juli 2019.

Ia menjelaskan, kebijakan zonasi pendidikan merupakan kebijakan penetapan wilayah layanan pendidikan dengan acuan titik lokasi satuan pendidikan SD, SMP dan SMA. Kemendikbud telah memetakan sebanyak 2.580 zona di 34 provinsi seluruh Indonesia.

Muhadjir mengungkapkan, kebijakan zonasi akan langsung terintegrasi dengan program lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan standar layanan pendidikan di Indonesia.

loading...

 “PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) itu awalnya. Dengan pemerataan pendidikan yang berkualitas mencakup penataan dan pemerataan guru, pemerataan infrastruktur, berbagi sumber daya, integrasi pendidikan formal dan non-formal,” ucapnya.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menambahkan, pembentukan satgas bertujuan untuk membantu Pemda dalam mengimplementasikan kebijakan zonasi di daerah. Dengan demikian, penentuan wilayah layanan pendidikan atau zona akan berdasarkan zona yang sudah ditetapkan Pemda.

"Kami ikuti zona yang digunakan oleh provinsi, itu yang akan kami pakai dan sudah digunakan dalam PPDB. Kalau tahun depan, zona itu bisa direvisi lagi,” kata Didik.

Ia menjelaskan, zona layanan pendidikan akan berdasarkan pembagian yang telah ditentukan di dalam Surat Keterangan (SK) Pemda, yaitu Dinas Pendidikan dan SK Gubernur. Tim satgas hanya mengawasi dan menganalisis apakah penentuan zona itu sesuai dengan Permendikbud atau tidak, termasuk peran sekolah swasta.***

Halaman:

Editor: ella yuniaperdani

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X