Kamis, 2 April 2020

KPK Ikut Awasi PPDB

- 25 Juni 2019, 15:33 WIB
WAKIL Ketua KPK RI Saut Situmorang memaparkan pandangannya, saat menjadi pembicara pada Seminar Anti Korupsi, di Gedung Pascasarjana Unisba, Jalan Purnawarman, Kota Bandung, Selasa (25/6/2019). Seminar mengangkat tema Anti Korupsi dalam Perspektif Perguruan Tinggi.*/ADE BAYU INDRA/PR

BANDUNG, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, favoritisme sekolah negeri bisa menjadi celah korupsi.

Saut mengatakan, pemerintah harus bisa menghadirkan pelayanan pendidikan yang sama dan merata di semua sekolah. "Anak belajar dengan kurikulum yang sama. Pemerintah tidak boleh hanya mendorong sekolah yang favorit. Semua harus dibagusin," kata Saut ditemui usai menjadi pembicara Seminar Antikorupsi dalam Perspektif Perguruan Tinggi di Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Jalan Purnawarman Kota Bandung, Selasa, 25 Juni 2019.

Ia mengatakan, adanya sekolah favorit justru memunculkan celah-celah korupsi. Sebab sekolah favorit memunculkan perbedaan perlakuan. "Sehingga ada conflict of interest," ujarnya.

KPK sejak tahun lalu turut memantau pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi. Pada sistem zonasi ini sempat ramai dengan pembuatan surat keterangan miskin. Tahun ini PPDB juga masih diwarnai ketidakpuasan masyarakat.

Saut mengatakan, harus ada solusi untuk kasus-kasus seperti ini. Termasuk bagi siswa yang tahun lalu sudah diterima di sekolah negeri namun ternyata kedapatan menggunakan cara-cara yang tidak legal. 

loading...

Ia menegaskan, sistem zonasi berniat untuk memeratakan kualitas pendidikan. Sehingga semua siswa bisa bersekolah dengan standar yang sama. "Tidak harus SMA tertentu yang bisa jadi presiden, atau yan gbisa masuk ITB. Semua sekolah, SD, SMP, SMA semua punya standar yang sama," katanya. 

Ia menilai wajar jika kebijakan yang masih tergolong baru ini belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Ia yakin lambat laun masyarat akan menerima.

Menurut Saut, sistem zonasi ini belum bekerja optimal lantaran e-KTP yang tidak berjalan sempurna. Sehingga masyarakat masih tidak jujur dalam melengkapi dokumen kependudukannya. Ia menambahkan, pendidikan merupakan pintu paling depan memperbaiki integritas. Oleh karenanya, KPK perlu ikut mengawasi. "Kalau dari awal sudah begitu, seterusnya akan begitu juga. Jadi pejabat juga begitu," katanya.***


Editor: Eva Fahas

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X