Sabtu, 6 Juni 2020

PPDB dengan Sistem Zonasi Tak Akan Dihentikan Meski Banyak Kendala

- 21 Juni 2019, 19:11 WIB
Pendidikan.*/DOK. PR

Kendati demikian, sejak Permendikbud tersebut direvisi pada Kamis 20 Juni 2019 malam, PPDB di daerah tersebut kembali dibuka.

“Revisi dilakukan setelah ada instruksi dari Presiden langsung,” kata Muhadjir Effendy.

Kenapa baru sekarang?

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim menilai, kisruh PPDB tak perlu terjadi jika ada koordinasi dan komitmen yang kuat antara Kemendikbud dan pemerintah daerah. Pasalnya, PPDB sudah berjalan hampir tiga tahun.

"PPDB ini bukan barang baru, sudah berlaku sejak 3 tahun lalu. Kenapa ributnya sekarang? Jadi terlihat jelas kalau ada orangtua yang teriak itu karena anaknya baru tahun ini masuk sekolah lanjutan, ini artinya karena alasan individu,” ujar Ramli.

Ia mengatakan, sistem zonasi tidak akan menghilangkan jiwa kompetisi antarsiswa. Kompetisi akan bergeser bukan lagi antarsiswa, tetapi antarsekolah. Ia mengakui, mengubah pandangan masyarakat terhadap sekolah unggulan memang susah.

“Tapi bukan berarti tidak bisa. Ini sangat bergantung kebijakan pemda masing-masing. Coba saja kalau ada orangtua yang ribut dan memaksa agar anaknya bisa masuk ke sekolah tertentu (unggulan), silakan kepala daerah umumkan bahwa ia akan kirim semua guru-guru di situ untuk disebar ke sekolah-sekolah pinggiran. Tinggal kepala sekolah dan guru honorer yang tinggal di situ,” ujarnya.***

Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X