Senin, 30 Maret 2020

PPDB dengan Sistem Zonasi Tak Akan Dihentikan Meski Banyak Kendala

- 21 Juni 2019, 19:11 WIB
Pendidikan.*/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dengan sistem zonasi tak akan dihentikan meski dalam pelaksanaannya hingga saat ini masih belum lancar.

Kemendikbud juga telah merevisi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB khusus terkait persentasi jalur prestasi.

Revisi dilakukan untuk merespons keluhan masyarakat dan pemerintah daerah yang menilai kuota 5 persen untuk jalur prestasi terlalu kaku. Dalam revisi tersebut ditentukan bahwa kuota untuk jalur prestasi menjadi 5-15 persen.

“Kebijakan zonasi harus terus dilanjutkan. Memang tahun ini belum rapi, tapi saya kira ini cara terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Untuk menjamin keberlanjutan kebijakan ini, pemerintah akan mengeluarkan peraturan presiden,” ujar mendikbud Muhadjir Effendy di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat 21 Juni 2019.

Sistem zonasi diterapkan pertama kali pada PPDB 2017-2018. Dalam perjalannya, banyak orangtua siswa dan pemerintah daerah yang keberatan dan kebingungan dalam menafsirkan Permendikbud tersebut. Keterbatasan jumlah sekolah negeri dan sebaran guru berkualitas menjadi salah satu argumen orangtua siswa yang menolak sistem zonasi.

loading...

Sebagian besar orangtua siswa merasa sistem zonasi tak memberikan keadilan bagi peserta didik. Label sekolah unggulan dan nonunggulan hingga saat ini masih melekat di benak masyarakat. Muhadjir Effendy mengatakan, sistem zonasi secara perlahan akan mengatasi permasalahan tersebut.

“Bukan hanya PPDB yang menerapkan sistem zonasi, tetapi juga kami akan merotasi dan meredistribusi guru berbasis zona. Termasuk memetakan ketersediaan jumlah sekolah negeri di seluruh Indonesia. Saya tak bisa memastikan kapan manfaat sistem zonasi ini mulai terlihat dan terasa, bergantung dukungan semua pihak terutama pemerintah daerah,” katanya.

Keributan PPDB zonasi masih terjadi di hampir semua daerah di antaranya di Jawa Timur. Pemerintah Jatim bahkan sempat menghentikan sementara PPDB karena munculnya desakan dari masyarakat.

Halaman:

Editor: Yusuf Wijanarko

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X