Kamis, 2 April 2020

Penggunaan Nilai pada Sistem Zonasi Disoal

- 16 Juni 2019, 14:16 WIB
PETUGAS melayani orang tua siswa yang akan mendaftarkan anaknya, saat simulasi Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), di SMA Negeri 2 Bandung, Jalan Cihampelas, Kamis (13/6/2019). Simulasi tersebut bertujuan untuk mempraktikkan Prosedur Operasional Standar (POS) PPDB kepada Disdik Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.*/ADE BAYU INDRA/PR

BANDUNG, (PR).- Pemerhati pendidikan mempersoalkan kebijakan zonasi yang diterjemahkan sembarangan. Akibatnya, sistem zonasi masih menjadikan nilai sebagai penentu dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

Ketua Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Dwi Subawanto mengatakan, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten dan kota menterjemahkan sistem zonasi dengan sembarangan. Misalnya di Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, PPDB jalur zonasi yang ditentukan 90 persen oleh pemerintah pusat diterjemahkan berbeda.

Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung membagi lagi jalur zonasi menjadi jalur kombinasi, jika di SMA menggunakan nilai UN, di tingkat SMP menggunakan nilai USBN, selain juga memperhitungkan jarak. "Jalur kombinasi itu membuat diskriminasi masih terjadi. Padahal zonasi itu supaya akses pendidikan merata, terlepas infrastruktur belum memadai sehingga sekolah masih berkumpul di area tertentu," tuturnya.

Wanto mengatakan, penerapan sistem zonasi ini sudah memasuki tahun ketiga. Seharusnya pemerintah sudah melalukan evaluasi agar akses pendidikan semakin merata. Misalnya data terkait daerah mana saja yang belum terlayani sekolah. "Lalu bisa dibuat sekolah di sana. Misalnya saja membuat SMA swasta yang berafiliasi dengan SMA negeri terdekat," tuturnya.

Evaluasi lainnya juga terkait rotasi guru yang seharusnya segera dilakukan setelah sistem zonasi diterapkan. Sehingga persebaran guru semakin merata dengan kualitas yang sama baiknya. Upaya itu lebih diperlukan ketimbang mengutak-atik jalur zonasi. Evaluasi ini menurut dia tak pernah terjadi. 

loading...

"Jadinya pendidikan ini belum tentu jadi skala prioritas di APBD. Beda dengan Jatim, begitu terpilih gubernurnya langsung bebaskan pungutan sekolah sampai SMA. Jelas prioritasnya," katanya.

Jalur kombinasi yang memperhitungkan jarak dan nilai siswa, juga jalur prestasi yang juga memberi kesempatan bagi siswa menggunakan nilai dianggap menyalahi Peraturan Mendikbud Nomor 51 tahun 2018. Pemerintah daerah membuat jalur itu sebagai respons atas permintaan masyarakat yang masih ingin menggunakan nilai UN dalam PPDB.

"Seharusnya pemerintah menyosialisasikan terus-menerus. Kalau sistem zonasi ini untuk memeratakan akses pendidikan, tidak ada lagi perbedaan sekolah favorit dan tidak. Apalagi sekarang UN sudah tidak jadi dasar kelulusan," tuturnya.

Ia mengatakan, kebijakan zonasi yang diterjemahkan sembarangan oleh pemerintah daerah ini juga akibat adanya pertentangan antara Permendikbud dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.

Halaman:

Editor: Eva Fahas

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X