Jumat, 5 Juni 2020

PPDB SMP di Kabupaten Bandung Dimulai 24 Juni 2019

- 11 Juni 2019, 22:29 WIB
ORANG tua calon siswa antre saat mendaftarkan anaknya pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, di SMPN 7 Bandung, Jalan Ambon, Kota Bandung, Kamis, 23 Mei 2019. Pada hari pertama PPDB 2019 di sekolah tersebut, sebanyak 250 orang pendaftar telah mengambil nomor antrean. PPDB tingkat SD dan SMP berlangsung hingga 28 Mei 2019.*/ADE BAYU INDRA/PR

SOREANG, (PR).- Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Bandung akan dimulai pada 24 Juni 2019 mendatang. Namun sebelumnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung akan melakukan sosialisasi sepekan sebelumnya.

Kepala Bidang SMP pada Disdik Kabupaten Bandung Maman Sudrajat mengatakan, tahun ini pihaknya akan berpegang penuh pada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. "PPDB dilakukan untuk tiga kategori yaitu jalur prestasi, jalur zonasi dan jalur perpindahan orang tua," ujarnya saat dihubungi, Selasa, 11 Juni 2019.

Jalur zonasi, ditetapkan minimal 90 persen dari total kuota penerimaan. Sedangkan sisanya maksimal 5 persen untuk jalur prestasi dan maksimal 5 persen untuk jalur perpindahan orang tua.

Menurut Maman, kategori tersebut masih tak berbeda jauh dari PPDB tahun sebelumnya. "Tahun lalu sebenarnya jalur zonasi juga 90 persen, tetapi kami masih memadukannya dengan nilai siswa," ujarnya.

Tahun lalu, kata Maman, 70 persen jalur zonasi sepenuhnya untuk siswa yang bertempat tinggal paling dekat dengan sekolah yang dituju. Namun 20 persen masih bisa diisi oleh siswa yang nilainya bagus.

Maman menegaskan, tahun ini pihaknya ditekankan untuk sepenuhnya menggunakan kuota jalur zonasi untuk menerima siswa berdasarkan tempat tinggal, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018. "Perbedaan lain adalah 5 persen tahun lalu untuk jalur afirmasi, sekarang untuk jalur perpindahan orang tua," ucapnya.

Oleh karena itu, Maman mengimbau para orang tua untuk menyekolahkan anak mereka ke sekolah terdekat dengan tempat tinggal. Tak perlu memandang sekolah itu negeri atau swasta.

Maman mengakui bahwa sekolah swasta memang masih diperbolehkan memungut iuran dari orang tua siswa, tak seperti negeri yang dilarang memungut. "Namun swasta juga sudah kami imbau untuk membebaskan biaya bagi siswa kategori miskin, karena mereka juga sudah kami bantu dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS)," ujarnya.

Hal itu, kata Maman, dikarenakan tidak tertutupnya kemungkinan sekolah negeri tak bisa menampung semua calon siswa yang mendaftar. Soalnya mereka memang mengalami keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk jumlah ruang kelas.

Halaman:

Editor: Siska Nirmala


Tags

Komentar

Artikel Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X