Rabu, 3 Juni 2020

Menjelang PPDB, Mendadak Ada Satu Alamat dengan 11 Kartu Keluarga

- 9 Mei 2019, 19:24 WIB
ILUSTRASI pendidikan.*/DOK. PR

BANDUNG, (PR).- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jawa Barat menemukan kejanggalan perpindahan penduduk menjelang diterapkannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Perpindahan nama anak di Kartu Keluarga (KK) tanpa disertai perpindahan orangtua perlu diwaspadai.

Kepala Disdukcapil Jawa Barat Heri Suherman mengatakan, ia telah menerjunkan tim untuk memeriksa kejanggalan perpindahan KK. Tim menemukan adanya satu alamat rumah yang dihuni beberapa KK, misalnya di Jalan Belitung yang dekat dengan SMAN 3 dan 5 Kota Bandung. Bahkan ada yang ditemukan sampai 11 KK.

Temuan lainnya, pemilik rumah ada yang tidak mengetahui ada KK lain yang menggunakan alamatnya. 

"Secara normatif, boleh saja (satu rumah lebih dari satu KK), sepanjang pemilik tempat mengizinkan. Tetapi untuk PPDB ini, kami akan tertibkan. Akan melibatkan RW setempat untuk memeriksa kebenarannya," tuturnya saat menjadi nara sumber Jabar Punya Informasi (Japri), di Gedung Sate, Rabu 8 Mei 2019.

Ia mengatakan, pada tahun-tahun sebelumnya kerap pula ditemui anak yang pindah KK menumpang pada keluarga lain. Praktik semacam ini tidak boleh lagi terjadi.

"Seorang anak yang belum dewasa tidak boleh pindah kecuali pindah bersama keluarganya," katanya.

Jika anak pindah ke keluarga kakek atau neneknya, kata Heri, hal itu masih dimungkinkan. Namun jika pindah ke famili lain, hal itu perlu surat keterangan lain untuk menguatkan.

Meski ditemukan beberapa indikasi penyalahgunaan KK, Heri mengatakan, PPDB telah menetapkan aturan KK yang menjadi syarat jalur zonasi harus diterbitkan setidaknya enam bulan. "Sistem akan menolak (kalau kurang dari enam bulan)," katanya.

Ia mengatakan, terkait PPDB ini ia sudah berkoordinasi dengan Disdukcapil di seluruh daerah di Jawa Barat. Hal itu untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan KK.

Ia mengatakan, pendaftaran PPDB nantinya akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK akan jadi nomor identitas tunggal untuk keperluan apapun. "Apakah betul NIK yang digunakan milik yang bersangkutan," katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, SMK, dan SLB. Aturan itu merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 dan Surat Edaran Mendikbud dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 dan Nomor 420/29973/Sj tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Menurut Pergub tersebut, jalur pendaftaran PPDB SMA terdiri dari tiga jalur. Ketiga jalur itu ialah jalur zonasi dengan kuota 90 persen, jalur prestasi dengan kuota 5 persen, dan jalur perpindahan orangtua dengan kuota 5 persen. ***

 

Editor: Siska Nirmala


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X