Kamis, 12 Desember 2019

Akselerasi Kuliah, Akan Banyak Mahasiswa Bergelar Doktor Muda

- 20 November 2017, 09:45 WIB

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan mendorong perguruan tinggi untuk membuka program akselerasi perkuliahan. Saat ini, Kemenristekdikti sedang meyiapkan skema dan beragam regulasi untuk melandasi program yang memungkinkan mahasiswa mampu menyelesaikan kuliah S1 hingga S3 dalam kurun 7 tahun saja.

Menristekdikti Mohamad Nasir menuturkan, program akselerasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan jumlah doktor pada 2019 yang diperkirakan mencapai 41.500 orang. Saat ini, jumlah dosen bergelar doktor tak lebih dari 24.000 orang.

Menurut dia, seorang mahasiswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata bisa memanfaatkan program akselerasi yang didukung pemerintah dan kampus.

“Normalnya kuliah S1 bisa empat tahun, S2 dua tahun dan S3 dua sampai tiga tahun. Jadi bisa punya gelar doktor butuh waktu delapan sampai sembilan tahun. Padahal banyak mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata temannya. Ini akan kami apresiasi, ditunjukkan dengan nilai akademiknya yang sangat baik,” kata Nasir, di Kantor Kemenristekdikti, Jakarta, Senin, 20 November 2017.

Ia menyatakan, program akselerasi diperuntukan bagi mahasiswa berprestasi secara akademik. Percepatan masa kuliah ini akan diterapkan di semua jenjang.

“Jadi mahasiswa S1 saat menginjak semester tujuh, sudah bisa sekalian kuliah S2 semester satu. Jadi ketika S1-nya di semester delapan, mahasiswa tersebut sudah jalan semester dua di S2-nya Ketika masuk semester tiga di S2, sekaligus masuk di S3,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dengan mekanisme demikian, proses perkuliahan bisa hemat hingga satu tahun. Ia berharap, pada 2019, banyak rakyat Indonesia yang sudah bergelar doktor di bawah usia 25 tahun.

“Jika masuk S1 usia 18 tahun, maka 25 tahun sudah bisa lulus S3. Lebih cepat, dan negara bisa memanfaatkan mereka jauh lebih tinggi,” katanya.

Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) Iwan Katili mengatakan, program serupa sudah berjalan di UI dengan nama fast track. Menurut dia, program tersebut sempat berhenti dan kini tersendat karena kurang mendapat dukungan dari pemerintah. Ia menegaskan, fast track sudah banyak diterapkan di berbagai negara maju.


Halaman:

Editor: Dhita Seftiawan

Tags

Komentar

Terkini

X