Senin, 24 Februari 2020

Garis Polisi Dicabut, SMAN 1 Muaragembong Harus Segera Dibangun

- 7 Maret 2017, 14:44 WIB
PETUGAS melepar garis polisi di luar kelas yang atapnya ambruk di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaragembong Kabupaten Bekasi, Selasa, 7 Maret 2017. Proses olah tempat kejadian perkara telah selesai, dua kelas yang atapnya ambruk dapat segera diperbaiki.*

CIKARANG, (PR).- Pemerintah, baik pusat dan daerah, maupun para donatur yang semula bakal membantu pembangunan diharapkan segera merealisasikan janjinya. Dua kelas yang atapnya ambruk di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Muaragembong Kabupaten Bekasi kini dapat kembali dibangun. Polisi menyatakan olah tempat kejadian perkara telah mencukupi dan garis polisi pun telah dicabut. “Setelah beberapa kali kami lakukan penyelidikan, kami nyatakan bahwa olah TKP sudah cukup sehingga lokasi dibuka. Selanjutnya, kami akan persilakan pihak pemerintah daerah untuk memperbaiki bahkan mungkin akan dibangun kembali,” kata Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kabupaten Asep Adi Saputra saat menggelar keterangan pers di SMAN 1 Muaragembong, Desa Pantai Bahagia, Selasa, 7 Maret 2017. Pemasangan garis polisi di lokasi ambruknya atap sempat dipersoalkan karena proses perbaikan kelas tidak bisa dilakukan. Sedangkan di sisi lain, mulai dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Dinas Pendidikan Jawa Barat serta Pemerintah Kabupaten Bekasi mengklaim ingin membantu pembangunan kembali agar para siswa secepatnya bisa kembali belajar. Selain pemerintah, sejumlah pihak pun ingin turut membantu pembangunan. Menanggapi hal tersebut, Asep menyatakan, pemasangan garis polisi itu dilakukan untuk mencegah bertambahnya korban serta memaksimalkan penyelidikan di lapangan. Kendati garis polisi kini telah dilepas, Asep memastikan proses hukum tetap berjalan. “Mengapa polisi harus memertahankan police line ini, utamanya untuk mencegah korban. Kalau tidak diberi garis polisi dikhawatirkan ada yang masuk sembarangan lalu terjadi musibah susulan, itu makna police line. Selain itu, makna teknisnya bahwa kami harus mengolah TKP untuk pembuktian. Perkara yang terang karena olah TKP yang benar maka dijaga. Kendati garis polisi sudah dicabut, kasus tetap berjalan,” kata dia. Dalam penyelidikkan ini, lanjut Asep, polisi telah memeriksa 19 saksi yang terdiri dari para siswa yang menjadi korban serta pihak sekolah dan komite. “Tujuh saksi di antaranya para guru yang bertanggung jawab termasuk kepala sekolah, komite sekolah, dan juga yang membangun. Kemudian 12 di antaranya siswa-siswa yang mengetahui kejadian tersebut,” kata dia. Diungkapkan Asep, pihaknya belum dapat menetapkan tersangka karena masih dalam penyelidikkan. Kepolisian masih menunggu hasil kajian dari tim ahli bangunan independen serta tim pusat laboratorium forensik Mabes Polri. Menurut dia, hasil pengkajian ini dalam segera diketahui satu hingga dua pekan ke depan. “Hasil penyelididkan kami ada dugaan dalam perencanaan pembangunan dan ini perlu didalami dari berbagai aspek, terutama dalam hal perencanaan. Ada bagian yang sudah menjadi critical point yang para ahli perlu lakukan pendalaman mengapa ini bisa terjadi. Setelah 1-2 minggu kita lihat seperti apa,” kata dia. Sementara itu, Kepala SMAN 1 Muaragembong Adar Mahdar mengaku lega dengan pelepasan garis polisi ini. Menurut dia, pelepasan itu menjadi awal pembangunan kembali sekolah. Pihaknya pun akan mencoba menghubungi sejumlah pihak yang telah menyatakan bakal membantu pembangunan. “Yang jelas ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yan akan bantu. Setelah dilepas ini, besok akan kami buat proposal untuk segera dikirimkan ke Kementerian agar segera didisposisikan ke Dirjen biar secepat mungkin dapat terlaksana,” kata dia. Diakui Adar, banyak pihak yang ingin membantu perbaikan kelas yang rubuh. Namun, Adar berharap bantuan itu tidak hanya difokuskan pada dua kelas tersebut. Karena secara keseluruhan, fasilitas di SMAN 1 Muaragembong tidak memadai. “Kan kelas sudah dibangun Kementerian, ada baiknya yang ingin membantu bisa di titik lain atau pembangunan kelas baru karena memang kami masih membutuhkan. Katanya provinsi mau kasih kelas baru, kemudian Pemkab mau pasang paving blok di lapangan upacara. Nah itu seperti apa, kami harap itu terlaksana,” kata dia. Ditemui pada kesempatan yang sama, petugas Inspektorat Jenderal Kemendikbud Sugimin Kirana menyatakan, pihaknya telah mencatat sejumlah hal yang berkaitan dengan ambruknya kelas. Catatan tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan sekaligus percepatan pemberian bantuan. “Pengungkapan tidak kami lakukan karena sudah ada kepolisian. Kami di sini fokusnya untuk mengetahui penggunaan anggarannya seperti apa. Ini akan kami laporkan untuk selanjutnya kami sampaikan kondisi untuk percepatan bantuan,” kata dia.***


Editor: Tommi Andryandy

Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Pikiran Rakyat Media Network

X